Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah terbuka terhadap usulan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencakup penyandang disabilitas dan anak jalanan. Pernyataan ini disampaikan merespons pertanyaan media pada 7 Januari 2026. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan program tersebut.
Pada 7 Januari 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan perluasan sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, program tersebut menyasar anak usia dini atau balita, anak sekolah dari TK hingga SMK, serta ibu hamil dan menyusui. Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah belum secara spesifik membahas perluasan ke penyandang disabilitas dan anak jalanan, tetapi ia menghargai masukan tersebut.
"Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan. Ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah menurut saya ini adalah salah satu contohnya," ujar Prasetyo kepada wartawan.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka diri terhadap saran. "Kami terus membuka diri dan kalau memang ada sesuatu yang kami, pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silakan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka," tambahnya.
Usulan ini muncul di tengah sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap pelaksanaan MBG selama retret menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo secara khusus meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan disiplin prosedur. Hal ini didasari catatan Kepala BGN Dadan Hindayana yang mencatat sekitar 15 kejadian tidak diinginkan terkait program MBG pada Desember 2025.
"Pertama, beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan," kata Prasetyo. Presiden berharap kejadian serupa tidak terulang. "Menurut catatan dari Kepala BGN di bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian, yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan," tuturnya.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyempurnakan program prioritas gizi nasional sambil mempertimbangkan kelompok rentan lainnya.
