President Prabowo Subianto signs regulation increasing Indonesia's minimum wage for 2026 using a new economic formula.
President Prabowo Subianto signs regulation increasing Indonesia's minimum wage for 2026 using a new economic formula.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo tanda tangani aturan kenaikan upah minimum

Gambar dihasilkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang kenaikan upah minimum untuk 2026, dengan formula baru berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa 0,5-0,9. Kebijakan ini mengubah rentang alfa dari peraturan sebelumnya dan merupakan komitmen terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Gubernur diminta menetapkan besaran kenaikan paling lambat 24 Desember 2025.

Pada Selasa, 16 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) mengenai kenaikan upah minimum, yang mengatur formula baru: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa), dengan rentang alfa 0,5-0,9 poin. Ini merupakan perubahan dari PP Nomor 51 Tahun 2023, di mana rentang alfa sebelumnya hanya 0,1-0,3 poin.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, "Alhamdulillah, PP pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025)." Ia berharap kebijakan ini menjadi yang terbaik bagi semua pihak dan meminta gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 24 Desember 2025.

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru terpisah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dalam waktu maksimal dua tahun, dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja dan buruh.

Proses penyusunan PP ini melibatkan kajian panjang, yang telah dilaporkan kepada presiden. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha. "Yang paling penting adalah duduk bersama supaya hubungan dengan buruh baik, pekerja kita baik. Tapi juga dunia usaha terus berkembang dan kompetitif," ujarnya. Ia juga menyoroti peran pemerintah dalam memastikan kebijakan mendukung iklim usaha yang sehat sambil melindungi pekerja.

Artikel Terkait

West Java workers protest low 2026 minimum wage proposal of Rp 2.3 million, holding signs threatening massive demonstrations.
Gambar dihasilkan oleh AI

Buruh jawa barat tolak ump 2026 rp 2,3 juta, ancam demo besar

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Serikat pekerja Jawa Barat menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 2.317.601 oleh Gubernur Dedi Mulyadi, yang dinilai terlalu rendah dibandingkan kebutuhan hidup layak. Mereka mengancam aksi demonstrasi besar-besaran karena penggunaan indeks alfa hanya 0,7 persen. Pemerintah pusat membela formula perhitungan yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menandatangani dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 pada Rabu, 24 Desember 2025. Pengumuman ini menyusul perundingan dengan buruh, pengusaha, dan para ahli. Serikat buruh berharap kenaikan yang adil untuk mengatasi disparitas antar daerah.

Dilaporkan oleh AI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp5.729.876, naik 6,17 persen. Namun, serikat buruh menolak ketetapan ini dan berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta menggelar demonstrasi. Gubernur Pramono Anung menjanjikan insentif tambahan bagi pekerja dan pengusaha.

Jaime Alberto Cabal, president of Fenalco, filed a lawsuit with the State Council to temporarily strike down the decree raising the minimum wage by 23% this year. He argues the measure lacks technical backing and violates the legal framework. He warns it could lead to the loss of 772,340 jobs and the closure of numerous small and medium enterprises.

Dilaporkan oleh AI

Colombia's Council of State provisionally suspended the decree setting a 23.7% minimum wage increase for 2026, ordering the Government to issue a new transitory decree within eight days. The action, driven by doubts over technical justification, keeps the original increase in effect until the new rule. Experts and business groups highlight the resulting uncertainty, as the Government stresses upholding labor rights.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah untuk menuntaskan polemik terkait jabatan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Penyusunan ini dipilih karena lebih cepat daripada merevisi undang-undang, dengan target selesai akhir Januari 2026. Langkah ini melibatkan beberapa kementerian untuk menciptakan dasar hukum yang jelas.

Dilaporkan oleh AI

Colombia's minimum wage rose 23% for 2026, prompting over 14% of firms to switch from integral to ordinary salaries. A study by the Colombian Federation of Human Management indicates 32% of companies cut expenses while 24% turn to AI automation. Meanwhile, J.P. Morgan notes a robust labor market beforehand, with unemployment at historic lows.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak