President Prabowo Subianto signs regulation increasing Indonesia's minimum wage for 2026 using a new economic formula.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo tanda tangani aturan kenaikan upah minimum

Gambar dihasilkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang kenaikan upah minimum untuk 2026, dengan formula baru berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa 0,5-0,9. Kebijakan ini mengubah rentang alfa dari peraturan sebelumnya dan merupakan komitmen terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Gubernur diminta menetapkan besaran kenaikan paling lambat 24 Desember 2025.

Pada Selasa, 16 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) mengenai kenaikan upah minimum, yang mengatur formula baru: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa), dengan rentang alfa 0,5-0,9 poin. Ini merupakan perubahan dari PP Nomor 51 Tahun 2023, di mana rentang alfa sebelumnya hanya 0,1-0,3 poin.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, "Alhamdulillah, PP pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025)." Ia berharap kebijakan ini menjadi yang terbaik bagi semua pihak dan meminta gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 24 Desember 2025.

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru terpisah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dalam waktu maksimal dua tahun, dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja dan buruh.

Proses penyusunan PP ini melibatkan kajian panjang, yang telah dilaporkan kepada presiden. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha. "Yang paling penting adalah duduk bersama supaya hubungan dengan buruh baik, pekerja kita baik. Tapi juga dunia usaha terus berkembang dan kompetitif," ujarnya. Ia juga menyoroti peran pemerintah dalam memastikan kebijakan mendukung iklim usaha yang sehat sambil melindungi pekerja.

Artikel Terkait

West Java workers protest low 2026 minimum wage proposal of Rp 2.3 million, holding signs threatening massive demonstrations.
Gambar dihasilkan oleh AI

Buruh jawa barat tolak ump 2026 rp 2,3 juta, ancam demo besar

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Serikat pekerja Jawa Barat menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 2.317.601 oleh Gubernur Dedi Mulyadi, yang dinilai terlalu rendah dibandingkan kebutuhan hidup layak. Mereka mengancam aksi demonstrasi besar-besaran karena penggunaan indeks alfa hanya 0,7 persen. Pemerintah pusat membela formula perhitungan yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menandatangani dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 pada Rabu, 24 Desember 2025. Pengumuman ini menyusul perundingan dengan buruh, pengusaha, dan para ahli. Serikat buruh berharap kenaikan yang adil untuk mengatasi disparitas antar daerah.

Dilaporkan oleh AI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar Rp5.729.876, naik 6,17 persen. Namun, serikat buruh menolak ketetapan ini dan berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta menggelar demonstrasi. Gubernur Pramono Anung menjanjikan insentif tambahan bagi pekerja dan pengusaha.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah untuk menuntaskan polemik terkait jabatan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Penyusunan ini dipilih karena lebih cepat daripada merevisi undang-undang, dengan target selesai akhir Januari 2026. Langkah ini melibatkan beberapa kementerian untuk menciptakan dasar hukum yang jelas.

Dilaporkan oleh AI

Following the deadlocked wage commission and President Petro's push for a 'vital minimum wage,' Labor Minister Antonio Sanguino confirmed the 2026 decree will be announced Dec. 29-30. Rumors point to an 18-19% hike from the current $1,423,500 (plus $200,000 transport subsidy), though no figure is finalized. Note: the adjustment applies only to minimum wage earners, with no automatic boosts for higher salaries.

Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas rekonstruksi lintas kementerian untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pengumuman ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 15 Desember 2025, dengan dukungan anggaran dari efisiensi APBN sebesar Rp60 triliun. Fokus utama mencakup infrastruktur, energi, dan pangan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Dilaporkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sekitar 1.200 rektor dan guru besar di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Januari 2026. Pertemuan ini membahas kondisi negara, geopolitik, dan rencana pendidikan untuk mengatasi kekurangan 100 ribu dokter. Pemerintah menekankan pendidikan sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak