Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas rekonstruksi lintas kementerian untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pengumuman ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 15 Desember 2025, dengan dukungan anggaran dari efisiensi APBN sebesar Rp60 triliun. Fokus utama mencakup infrastruktur, energi, dan pangan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan satuan tugas rekonstruksi untuk mengatasi hambatan lahan dan pendanaan dalam penanganan bencana Sumatera. Satgas ini akan bekerja lintas kementerian dan daerah, menargetkan pemulihan permukiman, infrastruktur, serta fasilitas sosial di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemerintah pusat menyediakan dukungan regulasi dan anggaran penuh agar proses berjalan lancar.
Prabowo menekankan urgensi aksi cepat tanpa hambatan administratif. "Jangan ada alasan soal pencarian lahan dan sebagainya. Sekarang waktunya bekerja keras," katanya. Dana rekonstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hasil efisiensi, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa mengonfirmasi kesiapan Rp60 triliun untuk pemulihan. Total pengembalian anggaran kementerian/lembaga tak terserap mencapai Rp4,5 triliun hingga akhir 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan tantangan pemulihan energi. Secara nasional, 1.789.566 pelanggan listrik terdampak, dengan 1.591.271 sudah pulih dan 198.296 masih padam per 15 Desember 2025 pukul 19.00 WIB. Di Aceh, 774.401 dari 970.954 pelanggan menyala kembali, meski 539 desa masih gelap. Distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG terkendala akses, dengan Sumut memerlukan pasokan laut tambahan dan Aceh bergantung helikopter serta pesawat Hercules di tiga kabupaten.
Prabowo memprioritaskan keselamatan: "Kabel yang melewati area yang masih tergenang berbahaya. Jika dipaksakan menyambung listrik, hal ini bisa menimbulkan korban jiwa." Untuk mendukung daerah, Rp20 miliar dana operasional dikirim ke setiap gubernur terdampak, dan Rp4 miliar ke 52 bupati/wali kota.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan stok pangan aman, dengan bantuan 44 ribu ton beras dan cadangan 120 ribu ton—tiga kali kebutuhan. Total bantuan pemerintah Rp1 triliun, termasuk 6 ribu ton minyak goreng. Kerusakan sawah 70 ribu hektare akan dipulihkan mulai Januari 2026. Laporan Amran mendapat tepuk tangan dari Prabowo dan kabinet.
