Korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang terjadi akhir November 2025 masih bergulat dengan kehilangan rumah dan kesehatan. Pemerintah menyediakan dana hingga Rp60 juta untuk pembangunan rumah, sementara bantuan makanan dan tenaga kesehatan turun untuk pemulihan. Upaya ini melibatkan kolaborasi nasional guna mempercepat kembalinya kehidupan normal.
Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang akhir November 2025 menyapu rumah-rumah warga, termasuk di Desa Sukajadi, Kecamatan Karangbaru, dan Desa Lubuk Sidup. Lebih dari 1.400 jiwa kini bertahan di posko pengungsian, menghadapi kehilangan total harta benda. Seperti diceritakan Agus Nurjaman, perawat asal Kabupaten Bandung Barat yang dikerahkan Kementerian Kesehatan pada 4 Januari 2026, korban merasa hidup mereka 'bukan dari nol lagi, tapi minus' karena kebingungan memulai ulang. Ia tiba di Aceh pada 5 Januari 2026 untuk bertugas 14 hari, memeriksa kesehatan korban yang banyak mengeluh gatal-gatal dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat debu lumpur kering.
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memberikan opsi bantuan. Untuk rumah rusak ringan, Rp15 juta; rusak sedang, Rp30 juta; dan rusak berat atau hilang, Rp60 juta jika warga membangun sendiri, atau Rp1,8 juta per bulan selama tiga bulan di hunian sementara (Huntara) yang sedang dibangun 600 unit. Pendataan diverifikasi dalam tiga hari oleh BNPB, BPS, dan Capil untuk percepatan pencairan. Tito menekankan pembersihan lumpur dari rumah dan pengurangan pengungsian demi kesehatan, karena tinggal di tenda sudah menimbulkan penyakit pada anak dan bayi.
Sementara itu, BAZNAS Provinsi DKI Jakarta bersama King Abdi dan 11 Chef Nusantara mendistribusikan 99 ribu porsi makanan siap saji pada 10 Januari 2026 di Desa Lubuk Sidup. Aksi 'Ekspedisi Dapur Kemanusiaan' didukung Pemprov DKI, J99 Corporation, Lion Air Group, PMI, dan Mie Bola Mas. King Abdi menyatakan, 'di sini semuanya belum pulih, masyarakat masih membutuhkan kita.' Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera oleh DPR RI dan pemerintah diapresiasi Bawono Kumoro dari Indikator Politik, karena mempercepat alokasi anggaran dan perubahan regulasi seperti tata ruang untuk rekonstruksi.
