Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban tewas akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat mencapai 914 orang, dengan 389 lainnya masih hilang. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemulihan listrik dan jalur darat untuk memastikan pasokan logistik dan BBM. Pemerintah juga menyegel empat subjek hukum diduga merusak hutan yang berkontribusi pada bencana.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak awal Desember 2025 telah menewaskan 914 orang dan menyebabkan 389 jiwa hilang, menurut data BNPB per 6 Desember 2025. Sebanyak 4.200 orang terluka, sementara 52 kabupaten/kota terdampak, dengan kerusakan mencakup 105.600 rumah, 522 fasilitas umum, 405 jembatan, dan 1.000 infrastruktur lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Hambalang, Bogor, pada 6 Desember 2025, memerintahkan percepatan pemulihan jalur darat yang terputus dan jaringan listrik. "Bapak Presiden meminta untuk dalam dua hari ke depan seluruh wilayah di tiga provinsi listrik sudah bisa menyala," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Direktur Utama PLN diinstruksikan menyelesaikan pemulihan secepat mungkin untuk mendukung distribusi BBM dan logistik ke daerah terisolir.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel empat subjek hukum pada 6 Desember 2025, termasuk areal konsesi TPL di Desa Marisi, Tapanuli Selatan, dan tiga PHAT di Tapanuli Utara dan Selatan, karena diduga merusak hutan di DAS Batang Toru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, "Tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia." Delapan subjek hukum lainnya akan segera disegel.
Upaya bantuan terus berlanjut, termasuk pengiriman genset 250 KWH ke Rumah Sakit Takengon via helikopter BNPB pada 6 Desember 2025, untuk memastikan layanan kesehatan optimal. Menteri Koordinator PMK Pratikno menyampaikan permintaan maaf atas kekurangan penanganan dan apresiasi terhadap solidaritas masyarakat.
