Banjir bandang akhir November 2025 menghancurkan hampir 80 persen rumah di Desa Kota Lintang Bawah, Aceh Tamiang, meninggalkan desa sunyi dan ribuan warga mengungsi. Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah akan membangun ulang rumah-rumah yang hilang atau rusak berat. Upaya pemulihan terus dilakukan dengan pengiriman 100 ton logistik harian dan personel TNI-Polri bekerja hingga 20 jam sehari.
Akhir November 2025, banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebabkan 1.016 korban jiwa, sekitar 12.000 luka-luka, dan memaksa 780 ribu orang mengungsi. Di Desa Kota Lintang Bawah, Aceh Tamiang, hampir 80 persen bangunan rumah hilang tersapu arus sungai yang meluap. Yang tersisa hanyalah hamparan lumpur, puing-puing, dan fondasi rumah yang tertutup sampah serta endapan lumpur berbau menyengat.
Ribuan warga meninggalkan rumah mereka dengan berat hati, pindah ke tenda-tenda darurat di pengungsian sambil menunggu kabar untuk kembali. Berdasarkan data sementara Pemkab Aceh Tamiang hingga 20 Desember 2025, total 21.611 rumah hunian rusak akibat bencana: rusak ringan 9.271, rusak sedang 5.049, rusak berat 6.311, dan rusak berat atau hanyut 980. Angka ini kemungkinan bertambah seiring survei lapangan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, "pemerintah akan mengganti rumah warga yang hanyut atau rusak berat akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu."
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dengan mengirim 100 ton logistik setiap hari dari Posko Halim, Jakarta. Hingga 22 Desember 2025, 1.266 ton bantuan telah tersalurkan, sementara 100 ton disiapkan sebagai stok cadangan. Saat ini, 498.447 jiwa masih mengungsi, termasuk 473.288 di Aceh.
Personel TNI dan Polri bekerja 18-20 jam per hari untuk membersihkan wilayah terdampak, termasuk Aceh Tamiang, dan memperbaiki infrastruktur. Hunian sementara (huntara) ditargetkan rampung sebelum Ramadan awal Februari 2026 di lima kabupaten Aceh: Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Pidie. Pengungsian terpadu dibangun dengan layanan kesehatan, psikososial, dan dapur umum.
Meski ruang demokrasi menyempit akibat krisis komunikasi publik, masyarakat sipil aktif menggalang dana dan bantuan, seperti melalui platform Kitabisa.com yang mengumpulkan miliaran rupiah.
