Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pejabat kunci di kediamannya pada 2 Januari 2026, di mana ia memberikan tugas khusus awal tahun kepada Sufmi Dasco Ahmad, Prasetyo Hadi, Sugiono, dan Teddy Indra Wijaya. Pertemuan itu juga membahas laporan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatra. Ini menyusul rapat koordinasi di Aceh pada 1 Januari 2026 tentang penerimaan bantuan pemulihan.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan terbatas di kediaman dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Jumat, 2 Januari 2026. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menurut Teddy Indra Wijaya, pertemuan berlangsung sore hingga malam. Prabowo menerima laporan dari Dasco sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI mengenai rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca banjir bandang serta tanah longsor. "Laporan Prof Dasco sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana dari DPR RI terkait rekonstruksi dan rehabilitasi tiga provinsi di Sumatra," tulis akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Selain itu, Prabowo memberikan penugasan khusus awal tahun 2026 kepada masing-masing peserta. Namun, detail tugas tersebut tidak diungkapkan secara rinci. "Penugasan khusus awal tahun dari Bapak Presiden untuk masing-masing peserta pertemuan," sebut pernyataan resmi.
Pertemuan ini menyusul rapat koordinasi yang dipimpin Prabowo di Aceh Tamiang pada Kamis, 1 Januari 2026. Di sana, ia menekankan keterbukaan pemerintah terhadap bantuan dari berbagai pihak, termasuk diaspora daerah asal, untuk mempercepat pemulihan. "Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan. Asal bantuannya jelas," kata Prabowo. Ia menambahkan bahwa bantuan harus disalurkan melalui mekanisme tertib dan akuntabel, dengan kemungkinan pembukaan rekening khusus di daerah.
Sebelumnya, pada 30 Desember 2025, Dasco memimpin rapat koordinasi DPR dengan Satgas Pemulihan Pascabencana untuk menyamakan persepsi dan menghindari tumpang tindih anggaran. Laporan ini telah disampaikan kepada Prabowo untuk mendukung pemulihan di 2026.
