Aceh memasuki masa transisi pemulihan bencana hingga April 2026

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan perubahan status penanganan bencana dari tanggap darurat menjadi transisi menuju pemulihan selama 90 hari, hingga 29 April 2026. Penetapan ini didasarkan pada kajian Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan surat Menteri Dalam Negeri. Fokus utama mencakup koordinasi lintas sektor, pemenuhan kebutuhan dasar, dan persiapan rehabilitasi.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengumumkan perubahan status pada rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Banda Aceh pada Kamis malam. Pengumuman itu dihadiri secara virtual oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.

"Kami menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 hari ke depan, terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026," kata Mualem.

Keputusan ini merujuk pada hasil kaji cepat Tim Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/e.153/BAK tanggal 29 Januari 2026. Mualem meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan fokus pada koordinasi lintas sektor, pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan pengungsi, serta kelancaran distribusi logistik.

Langkah konkret termasuk menjaga operasional Jalan Tol Sibanceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimum) untuk mendukung mobilisasi alat berat, serta kebijakan bebas barcode untuk bahan bakar bersubsidi di SPBU. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Mualem menargetkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) diselesaikan awal Februari, ditetapkan pada 2 Februari, dan diserahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 3 Februari 2026.

Dalam sektor pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memastikan rehabilitasi sekolah terdampak di Aceh tuntas paling lambat 2026. Berdasarkan data per 15 Januari 2026, 171 satuan pendidikan terdampak, dengan anggaran nasional Rp2,4 triliun untuk Sumatera. Untuk Aceh Utara, rehabilitasi bertahap dengan target penuh 2026, termasuk pembangunan kelas darurat bekerja sama dengan TNI. Mu'ti meninjau sekolah seperti SMK Kesuma Bangsa dan SMPN 2 Mutiara Batu, menekankan revitalisasi fasilitas pendukung seperti toilet dan laboratorium sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Artikel Terkait

Indonesian Interior Minister Tito Karnavian launches Banda Aceh-based task force for Sumatra disaster recovery, with officials and reconstruction scene in background.
Gambar dihasilkan oleh AI

Pemerintah bentuk satgas pemulihan bencana Sumatera di Aceh

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Pemerintah pusat membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk menangani dampak banjir bandang di Sumatera, dengan posko induk di Banda Aceh sebagai wilayah paling terdampak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto selama rapat koordinasi untuk memastikan anggaran transfer ke daerah Aceh tidak dipotong. Berbagai tokoh menekankan semangat gotong royong dalam pemulihan.

Korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang terjadi akhir November 2025 masih bergulat dengan kehilangan rumah dan kesehatan. Pemerintah menyediakan dana hingga Rp60 juta untuk pembangunan rumah, sementara bantuan makanan dan tenaga kesehatan turun untuk pemulihan. Upaya ini melibatkan kolaborasi nasional guna mempercepat kembalinya kehidupan normal.

Dilaporkan oleh AI

Pasca banjir bandang yang menewaskan lebih dari 1.000 orang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, otoritas melakukan penilaian dampak kemiskinan dan mendukung pemulihan masyarakat. Jumlah pengungsi menurun seiring distribusi bantuan yang berlanjut, termasuk pembersihan masjid untuk ibadah pertama setelah bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban tewas akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat mencapai 914 orang, dengan 389 lainnya masih hilang. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemulihan listrik dan jalur darat untuk memastikan pasokan logistik dan BBM. Pemerintah juga menyegel empat subjek hukum diduga merusak hutan yang berkontribusi pada bencana.

Dilaporkan oleh AI

Banjir hebat yang melanda Aceh sejak 26 November 2025 memutus akses ke wilayah terisolir, memaksa relawan menempuh perjalanan berbahaya dengan perahu kayu yang sering menabrak rintangan. Meski demikian, upaya penyaluran bantuan terus dilakukan, termasuk oleh TNI dan perusahaan seperti Pertamina, di tengah penurunan jumlah pengungsi di Sumatera.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan pemerintah akan menggaji petani melalui skema padat karya untuk merehabilitasi sawah yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini bertujuan menjaga produksi pangan nasional, dengan biaya ditanggung pemerintah pusat. Total kerusakan mencapai 98.002 hektare, dengan target penyelesaian kerusakan ringan hingga sedang dalam tiga bulan.

Dilaporkan oleh AI

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 telah menewaskan 753 orang dan memengaruhi 3,3 juta jiwa. Pemerintah mengerahkan bantuan logistik melalui udara dan laut, sementara organisasi seperti MER-C dan Waskita Karya turut membantu relawan dan paket sembako. Beberapa tokoh mendesak penetapan status bencana nasional untuk penanganan lebih efektif.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak