Golkar kukuhkan akademi partai untuk perkuat Pemilu 2029

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengukuhkan Akademi Partai Golkar di Jakarta, yang dibentuk berdasarkan amanat Musyawarah Nasional partai. Lembaga ini akan memberikan masukan strategis untuk kemenangan di Pemilu 2029 melalui pengkajian dan penggodokan kader.

Pada Jumat, 13 Februari 2026, di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Akademi Partai Golkar bertujuan menggodok kader agar memahami cita-cita partai dalam tugas eksekutif dan legislatif. "Akademi adalah tempat penggodokan kader Partai. Kita ingin kader Partai Golkar dalam menjalankan amanahnya dalam penugasan eksekutif maupun legislatif mengerti tentang tujuan mengenai cita-cita Partai Golkar kepada bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Bahlil usai acara pengukuhan dan sarasehan perkaderan.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji menambahkan bahwa seluruh kader bertanggung jawab atas kemenangan partai dan peningkatan kursi di Pemilu 2029. Anggota DPR RI saat ini dari Golkar dan menteri-menteri partai akan maju sebagai calon legislatif, sesuai arahan Bahlil, selama tidak melanggar aturan. Partai juga akan mencalonkan kader potensial setelah membangun karakternya di akademi. "Kami ingin seluruh kader memiliki karakter yang kalau jadi pejabat publik semata-mata untuk memakmurkan rakyat Indonesia," kata Sarmuji.

Bahlil menyatakan niatnya maju dari daerah pemilihan Papua karena itu kampung halamannya, sambil menekankan perjuangan bersama untuk menambah kursi Golkar di parlemen. Direktur Eksekutif Akademi Hajriyanto Thohari mengapresiasi kepercayaan yang diberikan, menyebutnya sebagai amanat Munas yang diperkuat dalam Rapimnas.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto delivers a reform-focused speech at Golkar's 61st anniversary event in Jakarta.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo dorong reformasi politik di hut golkar

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Desember 2025. Dalam pidatonya, ia mendorong reformasi sistem politik untuk mengurangi biaya tinggi dan permainan uang dalam demokrasi. Prabowo juga memuji pemimpin Golkar dan berbagi candaan ringan dengan hadirin.

Empat pimpinan partai politik dari koalisi pendukung pemerintahan berkumpul di kediaman Bahlil Lahadalia pada 28 Desember 2025. Pertemuan itu membahas politik berkeadaban, gotong royong untuk pembangunan nasional, dan isu mendesak seperti rehabilitasi pascabencana di Sumatera. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menegaskan diskusi difokuskan pada kebaikan bangsa.

Dilaporkan oleh AI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan Hari Ulang Tahun ke-53 sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional I Tahun 2026 di Jakarta. Acara ini menampilkan pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentang politik sebagai pengabdian, peluncuran maskot baru bernama Barata, dan penegasan dukungan terhadap pilkada langsung oleh Ganjar Pranowo. Sekjen Hasto Kristiyanto juga merespons santai ambisi PSI di Jawa Tengah.

Pada 30 Desember 2025, Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar kegiatan Doa Akhir Tahun bersama Anak-Anak Mulia untuk Keselamatan Bangsa di Jakarta. Acara ini menjadi refleksi spiritual akhir tahun sekaligus doa bersama demi keselamatan bangsa, persatuan nasional, dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memimpin acara sambil memotivasi anak yatim piatu untuk terus belajar dan berusaha.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus dugaan korupsi Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya mencerminkan kelemahan proses rekrutmen kader di partai politik. Sistem kaderisasi yang lemah memicu mahar politik dan biaya kampanye tinggi pada Pilkada 2024. Hal ini memberatkan kepala daerah untuk mengembalikan modal melalui korupsi.

Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat pleno pada 9-10 Desember 2025 di Jakarta untuk menetapkan pejabat ketua umum. Rapat ini muncul di tengah konflik internal yang melibatkan pemecatan Gus Yahya dan isu tata kelola keuangan. Undangan resmi telah diterbitkan pada 2 Desember 2025.

Dilaporkan oleh AI

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menilai penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah presiden masih ideal dan sesuai semangat reformasi. Ia merespons penolakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian khusus. Gusma menekankan bahwa fokus utama seharusnya pada penguatan kinerja Polri, bukan perubahan struktur.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak