Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan proses pengadaan pembangunan Sekolah Rakyat harus bebas dari korupsi dan manipulasi. Pernyataan ini disampaikan di Surabaya pada 3 Mei 2026, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diprioritaskan untuk anak putus sekolah dari keluarga miskin ekstrem.
Di Surabaya, Gus Ipul menyatakan proses pengadaan Sekolah Rakyat harus transparan dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. "Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan," katanya, dilansir dari ANTARA pada 3 Mei 2026.
Ia menjelaskan anggaran dibuat melalui mekanisme pengadaan terbuka dan lelang resmi pemerintah, yang dapat menekan biaya. Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial berkomitmen melaporkan indikasi permainan proyek. "Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan," tegasnya.
Program Sekolah Rakyat menargetkan 97 gedung permanen beroperasi pada Juli 2026, dibangun Kementerian Pekerjaan Umum di berbagai daerah, termasuk 67 lokasi selesai tepat waktu. Setiap gedung menampung 1.000 siswa SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas asrama, perpustakaan, laboratorium, UKS, serta ekstrakurikuler.
Sekolah ini menggunakan penjangkauan langsung untuk anak putus sekolah, pengamen, pengemis, atau pemulung dari keluarga miskin desil satu dan dua, tanpa pendaftaran umum. Keluarga siswa mendapat bantuan sosial, pelatihan keterampilan, JKN, program rumah tidak layak huni, dan dorongan bergabung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tahun ini, lebih dari 400 siswa lulus, termasuk 11 SMA yang diproyeksikan kuliah atau jadi pekerja terampil.
