SMF gelontorkan hampir Rp 5 miliar bangun 56 rumah layak huni di Surakarta

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) bekerja sama dengan tiga Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan untuk membangun 56 unit rumah layak huni di kawasan kumuh Semanggi, Kelurahan Sangkrah, Kota Surakarta. Proyek ini dimulai sejak Mei 2025 dengan total anggaran hampir Rp 5 miliar, menargetkan penyelesaian penuh pada Juni atau Juli 2026. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong percepatan penyelesaian sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Pada 12 Februari 2026, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau kemajuan pembangunan 56 unit rumah layak huni (RLH) di kawasan Semanggi, Kelurahan Sangkrah, Kota Surakarta. Proyek ini bertujuan mengubah pemukiman kumuh menjadi area yang lebih rapi dan tertata, mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

SMF, sebagai koordinator dan kontributor terbesar dalam program TJSL SMV Kementerian Keuangan tahun 2025, membangun 37 unit dengan kontribusi Rp 4,48 miliar. Total proyek mencakup 56 unit untuk 56 kepala keluarga, tersebar di RW 02, 03, 04, dan 05. Pembangunan dimulai Mei 2025 dalam dua tahap: tahap pertama 37 unit, dan tahap kedua 19 unit yang ditargetkan rampung Juni atau Juli 2026.

Rumah-rumah dibangun di lahan 1.120 meter persegi yang diserahkan Pemerintah Kota Surakarta kepada SMF. Setiap unit memiliki lahan 20 meter persegi dan bangunan 36-40 meter persegi dengan konsep dua lantai yang fungsional dan ramah lingkungan. Program ini menyasar keluarga di desil bawah II dengan penghasilan tidak tetap yang tidak mampu mengangsur.

Ananta Wiyogo menyatakan, "Pembangunan dan renovasi 56 unit rumah layak huni untuk 56 kepala keluarga dengan total nilai kurang lebih hampir 5 miliar di mana SMF berkontribusi kurang lebih untuk 37 unit rumah." Ia juga menambahkan, "Kurang lebih ada 19 unit rumah (yang belum selesai dibangun) dan diharapkan selesainya bulan Juli atau Juni 2026 ini."

Suahasil Nazara mengapresiasi kolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan PT Geo Dipa Energi. Ia menekankan, "Saya juga diberi update bahwa masih ada beberapa pembangunan lagi, masih ada yang belum selesai. Saya minta kepada seluruh badan usaha untuk melanjutkan, menyelesaikan." Sinergi antar-SMV dianggap kunci keberhasilan penataan kawasan kumuh, termasuk bagi warga bantaran sungai yang berhak atas hunian layak.

Artikel Terkait

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa assures fiscal safety and stable fuel prices at press conference.
Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri keuangan pastikan fiskal aman di tengah ketidakpastian global

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak panik meski kondisi global tidak menentu, karena kondisi fiskal dan pendapatan negara masih aman. Ia menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun sebagai pertahanan berlapis. Keputusan menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang membahas pembangunan 1.000 unit hunian sementara (huntara) bagi warga di bantaran rel kereta api, khususnya kawasan Senen dan Tanah Abang, Jakarta. Rencana ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto usai meninjau lokasi pada 26 Maret 2026. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan desain akan modular dan disesuaikan lahan.

Dilaporkan oleh AI

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan 36.669 unit hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan akan dimulai setelah Idulfitri 1447 H/2026 dengan dua skema utama: in situ dan relokasi komunal. Koordinasi dengan pemerintah daerah dijadwalkan segera dilakukan.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan negara tidak boleh kalah dalam menguasai tiga aset lahan PT KAI di Tanah Abang yang dikuasai pihak ketiga meski memiliki kekuatan hukum tetap. Pernyataan itu disampaikan usai meninjau lahan KAI di Jakarta pada Ahad (5/4/2026) untuk program hunian rakyat. Kunjungan melibatkan Dirut KAI Bobby Rasyidin dan COO Danantara Dony Oskaria.

Dilaporkan oleh AI

Insentif PPN DTP 2026 memberikan dampak nyata pada penjualan properti di Parkland Podomoro Karawang, dengan peningkatan signifikan pada transaksi dan kunjungan konsumen. Program ini menurunkan hambatan awal kepemilikan rumah, terutama bagi keluarga muda.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak