Menteri keuangan tunggu petunjuk presiden soal utang proyek Whoosh

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo mengenai skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang dikabarkan akan dibayar sepenuhnya menggunakan dana APBN. Pernyataan ini disampaikan usai wacana tersebut muncul dari kalangan pemerintah. Saat ini, pembahasan masih dalam tahap negosiasi dengan Danantara.

Pada Rabu, 18 Februari 2026, di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia belum menerima petunjuk khusus dari Presiden Prabowo terkait pembayaran utang proyek Whoosh. "Saya masih tunggu petunjuk (Presiden Prabowo)," ujarnya. Ia menekankan bahwa skema pembayaran belum pasti, meskipun ide tersebut berasal dari Rosan Roeslani, CEO Danantara.

"Belum ada petunjuk khusus dari Presiden. Adanya dari Rosan, dan itu kan belum jelas," tambah Purbaya. Ia menyatakan akan segera bertindak jika arahan dari presiden sudah jelas: "Kalau ada petunjuk Presiden, saya kerjain. Nah, sekarang belum. Paling tidak, ada tapi belum firm."

Wacana pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN 100 persen pertama kali disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 Februari 2026, di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, usai konferensi pers tentang stimulus ekonomi. "Iya, utang Whoosh pakai APBN," kata Prasetyo. Namun, ia menjelaskan bahwa rencana ini masih dalam kajian teknis dan negosiasi, dipimpin oleh Rosan Roeslani.

"Belum final, laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknis langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ungkap Prasetyo. Pemerintah pusat terus membahas aspek teknis untuk menyelesaikan isu ini.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto launches Rp60T-funded reconstruction task force for Sumatra's Aceh, North and West regions at official press event.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo bentuk satgas rekonstruksi untuk percepat pemulihan pascabencana

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas rekonstruksi lintas kementerian untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pengumuman ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 15 Desember 2025, dengan dukungan anggaran dari efisiensi APBN sebesar Rp60 triliun. Fokus utama mencakup infrastruktur, energi, dan pangan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan pajak. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini melibatkan operasi tangkap tangan KPK pada 9-10 Januari 2026 terkait pajak bumi dan bangunan di sektor pertambangan.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total belanja masyarakat hingga akhir 2025 mencapai Rp 110 triliun melalui program diskon nasional. Inisiatif ini mencakup Hari Belanja Online Nasional yang telah capai Rp 35 triliun dan kampanye 'Belanja di Indonesia Aja' yang menyasar Rp 30 triliun hingga 4 Januari 2026. Tujuannya meningkatkan konsumsi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pejabat kunci di kediamannya pada 2 Januari 2026, di mana ia memberikan tugas khusus awal tahun kepada Sufmi Dasco Ahmad, Prasetyo Hadi, Sugiono, dan Teddy Indra Wijaya. Pertemuan itu juga membahas laporan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi Sumatra. Ini menyusul rapat koordinasi di Aceh pada 1 Januari 2026 tentang penerimaan bantuan pemulihan.

Dilaporkan oleh AI

Bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menewaskan 867 orang hingga 5 Desember 2025, dengan ribuan mengungsi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dana tambahan siap disiapkan setelah usulan dari BNPB. Upaya penanganan melibatkan TNI, Polri, dan bantuan swasta untuk evakuasi serta logistik.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satgas Darurat Jembatan untuk mengatasi akses berbahaya anak-anak ke sekolah di daerah terpencil. Langkah ini diambil setelah melihat kondisi siswa yang harus menyeberangi sungai tanpa jembatan layak. Pemerintah pusat akan mendanai program darurat ini.

Dilaporkan oleh AI

Secretary Vince Dizon appealed to the bicameral conference committee to restore P45 billion in the Department of Public Works and Highways' 2026 budget. He argued that the Senate's reductions were based on flawed calculations regarding construction costs. Thousands of projects could be scaled back if the funding is not reinstated.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak