Menteri keuangan tunggu petunjuk presiden soal utang proyek Whoosh

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo mengenai skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang dikabarkan akan dibayar sepenuhnya menggunakan dana APBN. Pernyataan ini disampaikan usai wacana tersebut muncul dari kalangan pemerintah. Saat ini, pembahasan masih dalam tahap negosiasi dengan Danantara.

Pada Rabu, 18 Februari 2026, di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia belum menerima petunjuk khusus dari Presiden Prabowo terkait pembayaran utang proyek Whoosh. "Saya masih tunggu petunjuk (Presiden Prabowo)," ujarnya. Ia menekankan bahwa skema pembayaran belum pasti, meskipun ide tersebut berasal dari Rosan Roeslani, CEO Danantara.

"Belum ada petunjuk khusus dari Presiden. Adanya dari Rosan, dan itu kan belum jelas," tambah Purbaya. Ia menyatakan akan segera bertindak jika arahan dari presiden sudah jelas: "Kalau ada petunjuk Presiden, saya kerjain. Nah, sekarang belum. Paling tidak, ada tapi belum firm."

Wacana pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN 100 persen pertama kali disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 Februari 2026, di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, usai konferensi pers tentang stimulus ekonomi. "Iya, utang Whoosh pakai APBN," kata Prasetyo. Namun, ia menjelaskan bahwa rencana ini masih dalam kajian teknis dan negosiasi, dipimpin oleh Rosan Roeslani.

"Belum final, laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknis langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ungkap Prasetyo. Pemerintah pusat terus membahas aspek teknis untuk menyelesaikan isu ini.

Artikel Terkait

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa assures fiscal safety and stable fuel prices at press conference.
Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri keuangan pastikan fiskal aman di tengah ketidakpastian global

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak panik meski kondisi global tidak menentu, karena kondisi fiskal dan pendapatan negara masih aman. Ia menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun sebagai pertahanan berlapis. Keputusan menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait APBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini muncul akibat potensi kenaikan defisit APBN melebihi 3 persen karena lonjakan harga minyak dunia imbas perang di Timur Tengah. Hal ini disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 13 Maret 2026.

Dilaporkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kerja pemerintah selama empat jam di Istana Kepresidenan pada 8 April 2026, melibatkan menteri, pejabat eselon I, dan direktur utama BUMN. Ia menekankan peningkatan efisiensi birokrasi, pengurangan kebocoran, dan komitmen menjaga rasio utang di bawah 40 persen PDB serta defisit APBN di bawah 3 persen. Rapat juga membahas swasembada protein dan ketahanan pangan.

Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan kehormatan tertinggi Korea Selatan, The Grand Order of Mugunghwa, dari Presiden Lee Jae Myung selama kunjungan kenegaraan di Seoul pada 1 April 2026. Kunjungan itu juga menghasilkan penandatanganan MoU investasi senilai 10,2 miliar dolar AS atau Rp173 triliun di berbagai sektor strategis. Pertemuan bilateral memperkuat kemitraan strategis kedua negara.

Dilaporkan oleh AI

Lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun mempertahankan rating BBB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi jangka panjang, sementara Bank Indonesia menegaskan bahwa perubahan ini tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi. Faktor seperti tekanan fiskal dan konflik Timur Tengah disebut berkontribusi terhadap keputusan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah pada hari Jumat dapat menghemat bahan bakar minyak tanpa mengganggu produktivitas nasional. Pernyataan ini disampaikan saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat ini. Kebijakan tersebut masih dibahas dan dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dilaporkan oleh AI

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan akan menerbitkan obligasi patriotik atau patriot bond jilid II pada paruh pertama 2026. Rencana ini bertujuan menghimpun dana hingga Rp20 triliun untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri, meski pihak Danantara belum mengonfirmasi kabar tersebut.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak