Purbaya suntik Rp 100 triliun ke perbankan untuk jaga likuiditas

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan tambahan dana Rp 100 triliun ke perbankan untuk meredam tekanan likuiditas akibat kenaikan yield obligasi. Total penempatan dana kini mencapai sekitar Rp 300 triliun setelah sebelumnya Rp 200 triliun. Langkah ini diambil menjelang Lebaran dengan fokus pada bank milik negara dan bank daerah.

Jakarta -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penempatan tambahan dana sebesar Rp 100 triliun ke perbankan pada Rabu (25/3/2026) di Kantor Kementerian Keuangan. Langkah ini merespons kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara yang mencapai 0,4 persen, sinyal kekurangan likuiditas di sektor perbankan. Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan Rp 200 triliun, sehingga total kini sekitar Rp 300 triliun menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penempatan dana kali ini bersifat fleksibel, memungkinkan pemerintah menariknya sewaktu-waktu sebagai bagian dari pengelolaan kas negara. Purbaya menjelaskan, 'Kalau bond yield naik 0,1 persen saya sudah perhatikan. Naik 0,4 persen, pasti ada kekeringan likuiditas di bank. Saya cek, memang bank kekurangan.' Ia menambahkan, 'Saya tambah lagi Rp 100 triliun masuk ke sistem perekonomian. Kita jaga likuiditas dengan serius.' Dana ini diharapkan membantu bank membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau menempatkannya di Bank Indonesia untuk menekan yield agar tidak naik tajam. Distribusi awal fokus pada bank BUMN dan bank daerah, dengan Bank DKI menerima sekitar Rp 2 triliun. Bank swasta akan dipertimbangkan kemudian dengan seleksi ketat. 'Penempatannya fleksibel, bisa ditarik kapan saja,' ujar Purbaya. Pemerintah berkomitmen memantau kondisi likuiditas sepanjang tahun, terutama menjelang Lebaran.

Artikel Terkait

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa assures fiscal safety and stable fuel prices at press conference.
Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri keuangan pastikan fiskal aman di tengah ketidakpastian global

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak panik meski kondisi global tidak menentu, karena kondisi fiskal dan pendapatan negara masih aman. Ia menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun sebagai pertahanan berlapis. Keputusan menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Indonesia meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp320 triliun untuk tahun 2026, menghapus batasan frekuensi pengambilan pinjaman, dan menetapkan bunga flat 6 persen. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pengajuan KUR di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan, sambil mengakui adanya oknum bank yang masih meminta jaminan tersebut.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis defisit APBN 2026 dapat dikendalikan berkat pertumbuhan penerimaan pajak Januari sebesar 30,8 persen. Capaian ini mencapai Rp116,2 triliun, atau 4,9 persen dari target APBN. Strategi pemerintah fokus pada stimulus ekonomi daripada kenaikan tarif pajak.

Bank Indonesia menegaskan bahwa kebijakan baru transaksi valas tidak membatasi pembelian tunai dolar AS maksimal US$50 ribu per pelaku per bulan, melainkan menurunkan ambang batas penyertaan dokumen underlying dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu. Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2026 untuk menjaga stabilitas rupiah.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total belanja masyarakat hingga akhir 2025 mencapai Rp 110 triliun melalui program diskon nasional. Inisiatif ini mencakup Hari Belanja Online Nasional yang telah capai Rp 35 triliun dan kampanye 'Belanja di Indonesia Aja' yang menyasar Rp 30 triliun hingga 4 Januari 2026. Tujuannya meningkatkan konsumsi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo mengenai skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang dikabarkan akan dibayar sepenuhnya menggunakan dana APBN. Pernyataan ini disampaikan usai wacana tersebut muncul dari kalangan pemerintah. Saat ini, pembahasan masih dalam tahap negosiasi dengan Danantara.

Dilaporkan oleh AI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon efektif Senin (9/2/2026) karena masalah tata kelola dan keuangan yang serius. Dana nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan. OJK telah berupaya membina bank tersebut sejak 2024, tetapi tidak ada perbaikan signifikan.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak