Menkeu Purbaya usulkan Jumat sebagai hari WFH untuk hemat BBM

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah pada hari Jumat dapat menghemat bahan bakar minyak tanpa mengganggu produktivitas nasional. Pernyataan ini disampaikan saat bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat ini. Kebijakan tersebut masih dibahas dan dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan work from home (WFH) yang sedang disiapkan pemerintah tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional jika diterapkan secara selektif. Ia mengusulkan hari Jumat sebagai hari WFH untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas masyarakat.

"Nggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/3/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik akan tetap beroperasi normal karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan jarak jauh. "Kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan. Jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu," tambahnya.

Pembahasan kebijakan WFH masih berlangsung di tingkat pemerintah dan dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menyebutkan bahwa pengumuman resmi akan segera disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Artikel Terkait

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa announces budget limits and Friday work-from-home policy to combat fuel crisis from Middle East tensions.
Gambar dihasilkan oleh AI

Purbaya limits new budgets and proposes Friday WFH to save fuel

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa has limited new budget requests from ministries and agencies to safeguard the state budget amid global turbulence. He proposed work-from-home every Friday for civil servants and private sector after Eid al-Fitr 2026 to save up to 20 percent on fuel. This responds to the energy crisis from Middle East conflict.

Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026 untuk efisiensi energi dan mobilitas. Kebijakan ini diatur melalui surat edaran MenpanRB dan Mendagri, dengan potensi penghematan APBN Rp6,2 triliun. Sektor swasta, BUMN, dan BUMD diimbau ikut serta melalui surat edaran Menaker.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan perusahaan swasta boleh menentukan sendiri hari pelaksanaan work from home (WFH) satu hari seminggu. Kebijakan ini bersifat imbauan efektif mulai 1 April 2026 melalui Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026. Perusahaan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan operasional, termasuk mengikuti ASN pada Jumat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau pemudik menghindari puncak arus balik pada 24, 28, dan 29 Maret 2026 dengan memanfaatkan work from anywhere (WFA) pada 25-27 Maret. Rekayasa lalu lintas one way nasional diberlakukan mulai 24 Maret dari Gerbang Tol Kalikangkung hingga Cikampek Utama.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kurang bayar pajak sekitar Rp50 juta saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pribadinya. Ia menyoroti kendala sistem Coretax yang kadang 'muter-muter' dan umumnya dialami wajib pajak dengan banyak sumber penghasilan.

No announcements from the government or schools exist regarding class suspensions from March 9 to 13 due to a potential oil price hike from Middle East tensions. This claim spread on social media but has been debunked as false news. Meanwhile, the Senate filed a bill for a national petroleum reserve to counter fuel supply crisis effects.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar batu bara efektif berlaku mulai 1 April 2026, tergantung hasil rapat besok. Kebijakan ini juga mencakup nikel, dengan besaran yang telah disetujui Presiden.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak