Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 tetap Rp 335 triliun tanpa pemangkasan. Pernyataan ini merespons rencana efisiensi anggaran dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada 16 Maret 2026.
Pada 16 Maret 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait. Rapat ini membahas harmonisasi anggaran untuk menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, di tengah tekanan harga minyak global akibat konflik Iran-AS-Israel. Efisiensi difokuskan pada pos belanja non-prioritas seperti Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kementerian/lembaga (K/L), belum pada program unggulan. Airlangga menegaskan, “Anggaran program unggulan tidak dipotong sama sekali,” termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), karena manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, “Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026.” Ia menyebut 93 persen anggaran gizi nasional langsung untuk bantuan makanan ke daerah. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih ada ruang efisiensi pada pelaksanaan MBG. “MBG akan diefisienkan cara mereka belanja. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” katanya. Purbaya menilai program bisa optimal tanpa menyerap penuh Rp 335 triliun: “Saya pikir gitu, nggak harus Rp 335 triliun.” Belum ada keputusan final perubahan anggaran.
