Kepala BGN Dadan Hindayana tegaskan anggaran Rp268 triliun untuk MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa anggaran APBN untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun seperti yang beredar. Ia juga ungkap arahan Presiden Prabowo untuk menangguhkan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.

Jakarta, 30 Maret 2026 – Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa berdasarkan APBN, BGN menerima dana Rp268 triliun untuk MBG. "Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar," tegasnya.

Dana Rp335 triliun yang disebut-sebut berasal dari Dana Standby BA BUN sebagai cadangan presiden sebesar Rp67 triliun. Sebanyak 93 persen dari Rp268 triliun dialokasikan untuk bantuan MBG, dengan Rp249 triliun di antaranya: 70 persen untuk bahan baku yang menguntungkan petani dan UMKM, serta 20 persen untuk operasional seperti gaji lebih dari 1,2 juta relawan yang berpenghasilan Rp2,4-3,2 juta per bulan.

"Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Dadan.

Selain itu, Dadan ungkap arahan Presiden Prabowo agar 760 dari 1.030 SPPG ditangguhkan sementara karena tidak memenuhi standar seperti Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan porsi makanan. Menu Ramadan dinilai terlalu minimalis, memicu persepsi negatif.

"Bapak Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG yang belum memenuhi standar harus dihentikan sementara operasionalnya hingga dilakukan perbaikan menyeluruh," katanya. BGN berkomitmen meningkatkan kualitas melalui pengetatan standar.

Artikel Terkait

BGN head Dadan Hindayana at press conference assuring no cuts to Rp 335 trillion MBG nutritious meals budget for 2026.
Gambar dihasilkan oleh AI

Kepala BGN pastikan anggaran MBG tetap Rp 335 triliun

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 tetap Rp 335 triliun tanpa pemangkasan. Pernyataan ini merespons rencana efisiensi anggaran dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada 16 Maret 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah isu bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan setelah Lebaran 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyangkal rumor bahwa orang tua siswa bisa dipidana jika mengunggah menu MBG di media sosial. Kedua klarifikasi ini disampaikan pada 3 Maret 2026 di Jakarta.

Dilaporkan oleh AI

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan rasa syukurnya atas penurunan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi hanya 50 kasus pada Januari 2026. Meski jumlah satuan pelayanan meningkat, pengawasan intensif berhasil meminimalkan insiden. Dadan juga menekankan MBG sebagai investasi besar bagi sumber daya manusia Indonesia hingga 2045.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis pada 2026 memerlukan 82,9 juta porsi protein harian. Ia menekankan pentingnya swasembada protein untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Pernyataan ini disampaikan saat Puncak Hari Ikan Nasional 2025 di Jakarta.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian menu. Untuk siswa Muslim, makanan kering seperti telur, roti, dan kurma akan dibawa pulang, sementara siswa non-Muslim tetap mendapat makanan biasa.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan 270.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terdampak pemutakhiran data tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Kebijakan penonaktifan ini berlaku mulai 1 Februari 2026 dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan pelayanan yang sama, termasuk untuk penyakit berat.

Dilaporkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas rekonstruksi lintas kementerian untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pengumuman ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 15 Desember 2025, dengan dukungan anggaran dari efisiensi APBN sebesar Rp60 triliun. Fokus utama mencakup infrastruktur, energi, dan pangan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak