Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan anggaran Rp 4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api bersumber dari APBN. Pernyataan ini menyusul instruksi Presiden Prabowo untuk meningkatkan keselamatan setelah kecelakaan KA di Bekasi. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan program ini bagian dari kerja pemerintah 2026 melalui Kementerian Perhubungan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa dengan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk meningkatkan keselamatan transportasi publik. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa, 28 April 2026. "Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun ya, demi keselamatan," ujar Prabowo.
Banyak lintasan tersebut tidak berpenjaga dan merupakan warisan infrastruktur era Belanda yang belum ditangani secara menyeluruh. Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikannya melalui pembangunan pos jaga atau jembatan layang. "Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya nanti pelaksanaannya kita tunjuk," katanya.
Airlangga Hartarto menegaskan sumber dana dari APBN saat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, hari yang sama. "Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN)," ucapnya.
Dony Oskaria menambahkan bahwa program ini menjadi prioritas keselamatan dan dibiayai pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas prasarana perkeretaapian. Kecelakaan terbaru melibatkan tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur dengan 10 korban tewas yang telah diidentifikasi.
