BGN pastikan layanan MBG tetap berjalan saat libur Lebaran

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap berjalan selama libur Lebaran. Program ini dirancang hanya untuk memenuhi sepertiga kebutuhan gizi harian penerima manfaat. Penjelasan ini diberikan untuk menanggapi narasi yang beredar di media sosial.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok rentan, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B), tetap berjalan saat libur Lebaran. Pernyataan ini disampaikan pada 9 Maret 2026.

Selain itu, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa MBG hanya dirancang untuk memenuhi sepertiga kebutuhan gizi harian, bukan untuk sehari penuh. "Perlu dipahami bahwa MBG memang tidak dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan gizi harian. Program ini didesain untuk memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan gizi harian penerima manfaat," ujar Nanik di Jakarta pada Senin tersebut.

Penjelasan ini merespons narasi yang menyebutkan menu MBG jauh dari takaran gizi yang dibutuhkan. Nanik menambahkan bahwa standar komposisi menu MBG mempertimbangkan kebutuhan energi, protein, karbohidrat, serta mikronutrien yang relevan bagi penerima manfaat. Tujuan utama program ini adalah membangun kebiasaan makan sehat dan bergizi bagi generasi masa depan.

BGN juga menegaskan bahwa program MBG dilaksanakan dengan panduan teknis yang jelas dan terstruktur. Semua petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG telah diunggah di situs resmi BGN dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat maupun mitra pelaksana. Dokumen tersebut mencakup standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengolahan makanan, keamanan pangan, hingga komposisi gizi dalam setiap menu.

Dengan keterbukaan ini, BGN berharap diskusi publik mengenai MBG dapat dilakukan secara konstruktif berbasis data dan dokumen resmi.

Artikel Terkait

BGN head Dadan Hindayana at press conference assuring no cuts to Rp 335 trillion MBG nutritious meals budget for 2026.
Gambar dihasilkan oleh AI

Kepala BGN pastikan anggaran MBG tetap Rp 335 triliun

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 tetap Rp 335 triliun tanpa pemangkasan. Pernyataan ini merespons rencana efisiensi anggaran dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada 16 Maret 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah isu bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dihentikan setelah Lebaran 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyangkal rumor bahwa orang tua siswa bisa dipidana jika mengunggah menu MBG di media sosial. Kedua klarifikasi ini disampaikan pada 3 Maret 2026 di Jakarta.

Dilaporkan oleh AI

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan rasa syukurnya atas penurunan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi hanya 50 kasus pada Januari 2026. Meski jumlah satuan pelayanan meningkat, pengawasan intensif berhasil meminimalkan insiden. Dadan juga menekankan MBG sebagai investasi besar bagi sumber daya manusia Indonesia hingga 2045.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menegaskan bahwa dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikumpulkan dari masyarakat tidak digunakan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemanfaatan ZIS dibatasi pada delapan golongan penerima sesuai syariat Islam. Program MBG dibiayai melalui anggaran negara, terpisah dari pengelolaan ZIS.

Dilaporkan oleh AI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan 270.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terdampak pemutakhiran data tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Kebijakan penonaktifan ini berlaku mulai 1 Februari 2026 dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan pelayanan yang sama, termasuk untuk penyakit berat.

A new assessment reveals that major South African retailers offer limited access to nutritious and affordable food. The report highlights that 87% of analysed products are unhealthy, amid rising food insecurity affecting one in four households. Experts call for stronger regulations and retailer responsibilities to improve the food environment.

Dilaporkan oleh AI

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kebijakan wajib sertifikasi halal mulai Oktober 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat daya saing ekonomi halal nasional. Ia menilai program ini bukan hanya kewajiban regulatif, melainkan instrumen untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas produk.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak