Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dikabarkan akan menerbitkan obligasi patriotik atau patriot bond jilid II pada paruh pertama 2026. Rencana ini bertujuan menghimpun dana hingga Rp20 triliun untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri, meski pihak Danantara belum mengonfirmasi kabar tersebut.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, sedang dirumorkan akan meluncurkan penerbitan patriot bond jilid II. Menurut laporan, obligasi ini direncanakan pada paruh pertama 2026 dan menargetkan dana sebesar 1,2 miliar dolar AS, setara Rp20 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat investasi di dalam negeri maupun internasional.
Fadli Rahman, Lead of Waste-to-Energy di Danantara Investment Management, menyatakan belum bisa memberikan tanggapan terkait rencana ini. "(Soal) patriot bond saya tidak bisa menjawab, harus orang keuangan," ujarnya saat ditemui usai konferensi pers di Auditorium CSIS Indonesia, Jakarta, pada Rabu (21/1/2026). Ia menyarankan untuk bertanya kepada tim keuangan.
Target investor kali ini mencakup pengusaha sektor kelapa sawit dan pelaku usaha lain yang belum ikut dalam jilid I tahun lalu. Penerbitan pertama berhasil mengumpulkan Rp51,57 triliun dari puluhan taipan bisnis. Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa patriot bond dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
"Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik," kata Pandu. Ia menambahkan, instrumen ini mirip dengan yang digunakan di Jepang dan Amerika Serikat untuk mendukung kemandirian pembiayaan nasional. Melalui obligasi tersebut, negara mendapatkan pendanaan stabil jangka menengah hingga panjang, sementara pelaku usaha mendapat instrumen investasi aman yang bermanfaat bagi ekonomi nasional.
Rencana ini bagian dari upaya Danantara mendukung transformasi ekonomi jangka panjang dan peran swasta dalam pembangunan negara.
