Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melibatkan aktif masyarakat korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara dalam sosialisasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Keterlibatan ini bertujuan memastikan proses transparan dan berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan di Kantor Desa Sibalanga, Tapanuli Utara, disertai peninjauan rumah contoh huntara.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah mendampingi sosialisasi program hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) kepada calon penerima bantuan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara. Sosialisasi ini mencakup penjelasan mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta hak dan kewajiban masyarakat selama proses pemulihan.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar proses pembangunan hunian berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Selain sosialisasi, BNPB juga melakukan peninjauan langsung rumah contoh huntara di Desa Sibalanga sebagai referensi teknis. Rumah contoh tersebut dirancang aman, layak, dan tangguh bencana, sekaligus menjadi model standar untuk huntap.
Pemerintah telah memetakan 5.974 rumah rusak berat akibat bencana banjir bandang disertai longsor pada 25 November 2025 di Sumatera Utara. Rencana pembangunan 2.524 unit huntara saat ini memasuki tahap identifikasi dan penyiapan lahan di wilayah seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Langkat, dengan lahan seluas tiga hektare untuk 200 unit di Langkat. Khusus Tapanuli Utara, peletakan batu pertama dijadwalkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Siarait pada 21 Desember 2025.
Bencana tersebut telah menewaskan 369 orang di 12 dari 19 kabupaten/kota, termasuk 36 di Tapanuli Utara dan 131 di Tapanuli Tengah. Di Kota Sibolga, 1.232 warga masih mengungsi di 16 titik. BNPB juga menyatakan bahwa korban yang tidak tinggal di huntara dapat menerima bantuan dana.
