Purbaya akui target pajak 2025 meleset akibat ekonomi lemah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp2.189 triliun tidak tercapai karena perlambatan ekonomi nasional pada sembilan bulan pertama. Selain itu, ia menyatakan keheranan atas keluhan wajib pajak mengenai kesulitan aktivasi akun Coretax secara mandiri. Pernyataan ini disampaikan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 31 Desember 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa target penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189 triliun tidak tercapai. Hingga November 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.634,43 triliun, atau 74,65 persen dari target, yang menurun 3,21 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Penyebab utamanya adalah perlambatan perekonomian nasional selama sembilan bulan pertama 2025.

"Seperti yang Anda lihat sebelumnya, Pajak berada di bawah target yang (ada) di APBN," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 31 Desember 2025.

Akibat kondisi tersebut, Purbaya menunda beberapa upaya penarikan pajak baru. "Karena ekonominya jelek di 9 bulan pertama tahun ini, ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus. Kan percuma kalau saya kerjakan juga, enggak akan masuk juga uangnya, malah memperburuk ekonomi," ujarnya.

Ia menekankan bahwa kebijakannya bersifat counter-cyclical untuk tidak membebani ekonomi lebih lanjut, dan optimis pemulihan akan terlihat jelas pada akhir kuartal I-2026. "Jadi saya yakin di akhir kuartal I-2026, sudah akan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat," tambahnya.

Selain isu pajak, Purbaya juga membahas keluhan terkait aktivasi akun Coretax secara mandiri. Ia mengaku heran dengan banyaknya aduan yang diterimanya dalam dua hari terakhir. "Beberapa orang ngomel ke saya dalam dua hari ini. Itu kayaknya complicated ya cara ininya. Tapi sistemnya kalau ada di kantor Pajak sama orang pajak pasti selesai," katanya.

Purbaya meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan petunjuk yang lebih jelas dan pelatihan bagi wajib pajak. Pengelolaan Coretax telah berada di bawah Kementerian Keuangan sejak pertengahan Desember 2025. Aktivasi di kantor pelayanan pajak umumnya berjalan lancar tanpa kendala.

Artikel Terkait

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa pledges support for tax officials amid KPK bribery raids on DJP offices and mining firm.
Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri keuangan berikan pendampingan hukum bagi pegawai pajak tersangka KPK

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan pajak. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini melibatkan operasi tangkap tangan KPK pada 9-10 Januari 2026 terkait pajak bumi dan bangunan di sektor pertambangan.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat 1.150.414 Surat Pemberitahuan Tahunan telah dilaporkan hingga pagi 2 Februari 2026 untuk tahun pajak 2025. Jumlah ini mencakup berbagai kategori wajib pajak, termasuk orang pribadi dan badan. DJP mengimbau wajib pajak segera melaporkan untuk menghindari denda.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total belanja masyarakat hingga akhir 2025 mencapai Rp 110 triliun melalui program diskon nasional. Inisiatif ini mencakup Hari Belanja Online Nasional yang telah capai Rp 35 triliun dan kampanye 'Belanja di Indonesia Aja' yang menyasar Rp 30 triliun hingga 4 Januari 2026. Tujuannya meningkatkan konsumsi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Following the December 19 announcement of plans for an economic emergency decree, the Colombian government of Gustavo Petro on December 31 issued the tax package via Decree 1390, targeting 11 trillion pesos to address a 16.3 trillion fiscal deficit after Congress rejected reforms. Finance Minister Germán Ávila noted it covers much but not all 2026 needs, impacting liquor, cigarettes, patrimony, finance, and imports.

Dilaporkan oleh AI

The differential contribution on high incomes, created in 2025, brought in only 400 million euros, nearly five times less than expected, according to the Ministry of Economy and Finance. This tax, aimed at ensuring a minimum 20% taxation for the wealthiest, was largely circumvented by targeted taxpayers. It highlights the challenges in effectively taxing very high incomes in France.

Delhi's chief secretary has expressed concern over the slow pace of fund utilization under the 2025-26 revised estimates. He has directed major departments like health, public works, and transport to accelerate spending and ensure 100% utilization. An adverse view will be taken if targets are not met.

Dilaporkan oleh AI

Following the Cabinet's approval of a record ¥122.3 trillion fiscal 2026 budget, Prime Minister Sanae Takaichi announced a projected primary balance surplus—the first in 28 years—highlighting progress toward long-term fiscal health amid high debt concerns.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak