Purbaya akui target pajak 2025 meleset akibat ekonomi lemah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp2.189 triliun tidak tercapai karena perlambatan ekonomi nasional pada sembilan bulan pertama. Selain itu, ia menyatakan keheranan atas keluhan wajib pajak mengenai kesulitan aktivasi akun Coretax secara mandiri. Pernyataan ini disampaikan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 31 Desember 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa target penerimaan pajak dalam APBN 2025 sebesar Rp2.189 triliun tidak tercapai. Hingga November 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.634,43 triliun, atau 74,65 persen dari target, yang menurun 3,21 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Penyebab utamanya adalah perlambatan perekonomian nasional selama sembilan bulan pertama 2025.

"Seperti yang Anda lihat sebelumnya, Pajak berada di bawah target yang (ada) di APBN," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 31 Desember 2025.

Akibat kondisi tersebut, Purbaya menunda beberapa upaya penarikan pajak baru. "Karena ekonominya jelek di 9 bulan pertama tahun ini, ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai ekonominya bagus. Kan percuma kalau saya kerjakan juga, enggak akan masuk juga uangnya, malah memperburuk ekonomi," ujarnya.

Ia menekankan bahwa kebijakannya bersifat counter-cyclical untuk tidak membebani ekonomi lebih lanjut, dan optimis pemulihan akan terlihat jelas pada akhir kuartal I-2026. "Jadi saya yakin di akhir kuartal I-2026, sudah akan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat," tambahnya.

Selain isu pajak, Purbaya juga membahas keluhan terkait aktivasi akun Coretax secara mandiri. Ia mengaku heran dengan banyaknya aduan yang diterimanya dalam dua hari terakhir. "Beberapa orang ngomel ke saya dalam dua hari ini. Itu kayaknya complicated ya cara ininya. Tapi sistemnya kalau ada di kantor Pajak sama orang pajak pasti selesai," katanya.

Purbaya meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan petunjuk yang lebih jelas dan pelatihan bagi wajib pajak. Pengelolaan Coretax telah berada di bawah Kementerian Keuangan sejak pertengahan Desember 2025. Aktivasi di kantor pelayanan pajak umumnya berjalan lancar tanpa kendala.

Artikel Terkait

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa assures fiscal safety and stable fuel prices at press conference.
Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri keuangan pastikan fiskal aman di tengah ketidakpastian global

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak panik meski kondisi global tidak menentu, karena kondisi fiskal dan pendapatan negara masih aman. Ia menyoroti Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun sebagai pertahanan berlapis. Keputusan menahan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis defisit APBN 2026 dapat dikendalikan berkat pertumbuhan penerimaan pajak Januari sebesar 30,8 persen. Capaian ini mencapai Rp116,2 triliun, atau 4,9 persen dari target APBN. Strategi pemerintah fokus pada stimulus ekonomi daripada kenaikan tarif pajak.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kurang bayar pajak sekitar Rp50 juta saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pribadinya. Ia menyoroti kendala sistem Coretax yang kadang 'muter-muter' dan umumnya dialami wajib pajak dengan banyak sumber penghasilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurangan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan melalui operasi tangkap tangan pada 9-10 Januari 2026, terkait pengurangan kewajiban pajak PT Wanatiara Persada dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Uang suap sebesar Rp4 miliar disamarkan melalui kontrak fiktif dan dikonversi menjadi dolar Singapura.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan aturan bea keluar batu bara efektif berlaku mulai 1 April 2026, tergantung hasil rapat besok. Kebijakan ini juga mencakup nikel, dengan besaran yang telah disetujui Presiden.

CORE Indonesia memproyeksikan inflasi Maret 2026 berada di level 3,5-3,6 persen secara tahunan, lebih rendah dari Februari sebesar 4,76 persen. Proyeksi ini dipengaruhi efek basis rendah tarif listrik, meski tekanan dari Lebaran dan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong inflasi bulanan. Data resmi BPS dirilis pada 1 April 2026.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan nilai tukar rupiah seharusnya menguat karena kinerja fundamental ekonomi nasional yang kuat. Meski demikian, rupiah justru melemah menjadi Rp16.997 per dolar AS pada 16 Maret 2026. Ia juga yakin IHSG bakal tembus 10.000 di akhir 2026.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak