1,15 juta wajib pajak lapor SPT tahunan hingga pagi 2 Februari 2026

Direktorat Jenderal Pajak mencatat 1.150.414 Surat Pemberitahuan Tahunan telah dilaporkan hingga pagi 2 Februari 2026 untuk tahun pajak 2025. Jumlah ini mencakup berbagai kategori wajib pajak, termasuk orang pribadi dan badan. DJP mengimbau wajib pajak segera melaporkan untuk menghindari denda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa hingga Senin pagi, 2 Februari 2026, sebanyak 1.150.414 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyatakan, “Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 2 Februari 2026 tercatat 1.150.414 SPT.”

Untuk tahun buku Januari–Desember 2025, jumlah laporan mencapai 1.150.585 SPT, sementara untuk tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, terdapat 279 SPT. Rincian laporan tahun buku reguler meliputi 988.381 SPT dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 117.655 SPT dari orang pribadi non-karyawan, 44.030 SPT dari wajib pajak badan dalam rupiah, dan 69 SPT dari badan dalam dolar AS. Untuk tahun buku berbeda, terdapat 265 SPT badan dalam rupiah dan 14 SPT badan dalam dolar AS.

Progres aktivasi akun Coretax DJP mencapai 12.917.027 akun, terdiri dari 11.966.137 wajib pajak orang pribadi, 861.798 wajib pajak badan, dan 861.798 wajib pajak instansi pemerintah. Laporan dari wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap 225 SPT tanpa penambahan.

DJP menyarankan wajib pajak mengaktifkan akun Coretax melalui tutorial di media sosial resmi. Bantuan tersedia via Kring Pajak di 1500200 atau kantor pajak terdekat. Wajib pajak yang terlambat dikenai denda Rp100 ribu untuk orang pribadi dan Rp1 juta untuk badan.

Artikel Terkait

Dramatic illustration of KPK officers arresting five suspects during a tax bribery sting operation at North Jakarta Tax Office.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK tangkap lima tersangka suap pajak di Jakarta Utara

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurangan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan melalui operasi tangkap tangan pada 9-10 Januari 2026, terkait pengurangan kewajiban pajak PT Wanatiara Persada dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Uang suap sebesar Rp4 miliar disamarkan melalui kontrak fiktif dan dikonversi menjadi dolar Singapura.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp2.189 triliun tidak tercapai karena perlambatan ekonomi nasional pada sembilan bulan pertama. Selain itu, ia menyatakan keheranan atas keluhan wajib pajak mengenai kesulitan aktivasi akun Coretax secara mandiri. Pernyataan ini disampaikan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 31 Desember 2025.

Dilaporkan oleh AI

Rasha Abdel Aal, head of the Egyptian Tax Authority (ETA), announced the start of receiving electronic tax returns for the 2025 tax year from January 1, 2026, in line with directives from Finance Minister Ahmed Kouchouk. The initiative seeks to simplify procedures for taxpayers and encourage voluntary compliance through integrated technical support.

The Tax Administration Service (SAT) will intensify invoice reviews in the 2026 annual tax declaration to prevent fraud in refunds, particularly for medical services. Authorities have identified cases using invoices from deceased or inactive doctors. Clear guidelines will be published from January to March.

Dilaporkan oleh AI

Prime Minister Sanae Takaichi's cabinet approved a record ¥122.3 trillion draft budget for fiscal 2026 on December 26, following the ruling parties' endorsement of a related tax reform plan the prior week. The budget boosts social security and defense spending and will go to parliament on January 23.

The Federal Government of Nigeria has reaffirmed its commitment to implementing key tax reform laws starting January 1, 2026, despite ongoing procedural reviews by the National Assembly. Taiwo Oyedele, chairman of the Presidential Committee on Fiscal Policy and Tax Reforms, stated that preparations are on track following a briefing with President Bola Tinubu. The reforms aim to ease the tax burden on most Nigerians while promoting economic growth.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hery Sudarmanto, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan era Hanif Dhakiri, menerima uang pemerasan hingga Rp12 miliar terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sejak 2010 hingga 2025, bahkan setelah pensiun. Kasus ini melibatkan pemerasan agen tenaga kerja asing untuk mempercepat izin, dengan total pungutan mencapai Rp53,7 miliar pada 2019-2024. KPK terus melacak aliran dana tersebut.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak