1,15 juta wajib pajak lapor SPT tahunan hingga pagi 2 Februari 2026

Direktorat Jenderal Pajak mencatat 1.150.414 Surat Pemberitahuan Tahunan telah dilaporkan hingga pagi 2 Februari 2026 untuk tahun pajak 2025. Jumlah ini mencakup berbagai kategori wajib pajak, termasuk orang pribadi dan badan. DJP mengimbau wajib pajak segera melaporkan untuk menghindari denda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa hingga Senin pagi, 2 Februari 2026, sebanyak 1.150.414 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyatakan, “Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 2 Februari 2026 tercatat 1.150.414 SPT.”

Untuk tahun buku Januari–Desember 2025, jumlah laporan mencapai 1.150.585 SPT, sementara untuk tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, terdapat 279 SPT. Rincian laporan tahun buku reguler meliputi 988.381 SPT dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 117.655 SPT dari orang pribadi non-karyawan, 44.030 SPT dari wajib pajak badan dalam rupiah, dan 69 SPT dari badan dalam dolar AS. Untuk tahun buku berbeda, terdapat 265 SPT badan dalam rupiah dan 14 SPT badan dalam dolar AS.

Progres aktivasi akun Coretax DJP mencapai 12.917.027 akun, terdiri dari 11.966.137 wajib pajak orang pribadi, 861.798 wajib pajak badan, dan 861.798 wajib pajak instansi pemerintah. Laporan dari wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap 225 SPT tanpa penambahan.

DJP menyarankan wajib pajak mengaktifkan akun Coretax melalui tutorial di media sosial resmi. Bantuan tersedia via Kring Pajak di 1500200 atau kantor pajak terdekat. Wajib pajak yang terlambat dikenai denda Rp100 ribu untuk orang pribadi dan Rp1 juta untuk badan.

Artikel Terkait

Dramatic illustration of KPK officers arresting five suspects during a tax bribery sting operation at North Jakarta Tax Office.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK tangkap lima tersangka suap pajak di Jakarta Utara

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurangan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan melalui operasi tangkap tangan pada 9-10 Januari 2026, terkait pengurangan kewajiban pajak PT Wanatiara Persada dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Uang suap sebesar Rp4 miliar disamarkan melalui kontrak fiktif dan dikonversi menjadi dolar Singapura.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kurang bayar pajak sekitar Rp50 juta saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pribadinya. Ia menyoroti kendala sistem Coretax yang kadang 'muter-muter' dan umumnya dialami wajib pajak dengan banyak sumber penghasilan.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp2.189 triliun tidak tercapai karena perlambatan ekonomi nasional pada sembilan bulan pertama. Selain itu, ia menyatakan keheranan atas keluhan wajib pajak mengenai kesulitan aktivasi akun Coretax secara mandiri. Pernyataan ini disampaikan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 31 Desember 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan pajak. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini melibatkan operasi tangkap tangan KPK pada 9-10 Januari 2026 terkait pajak bumi dan bangunan di sektor pertambangan.

Dilaporkan oleh AI

Japan's ruling Liberal Democratic Party and Japan Innovation Party finalized their tax reform outline for fiscal 2026 on December 20. The plan raises the income threshold for income tax from ¥1.6 million to ¥1.78 million and expands mortgage tax deductions. These measures aim to ease the burden on households facing rising prices.

The Senate approved on Wednesday, December 17, 2025, a bill that cuts federal fiscal benefits by 10% and raises taxes on online bets, fintechs, and interest on own capital. The measure unlocks about R$ 22.45 billion for the 2026 Budget, avoiding cuts in spending and parliamentary amendments. The text heads to presidential sanction after a 62-6 vote.

Dilaporkan oleh AI

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyerahkan berkas tahap I kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung. Tiga tersangka ditahan atas dugaan penggelapan dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian Rp2,4 triliun. Selain itu, polisi menyita aset senilai Rp300 miliar termasuk kantor dan tanah.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak