Pemerintah siapkan skema pembiayaan perumahan dan UMKM di KUII

Pemerintah Indonesia memperkuat akses pembiayaan untuk mendukung sektor perumahan, pertanian, industri padat karya dan UMKM.

Deputi Ferry Irawan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan hal tersebut dalam sidang pleno Kongres Umat Islam Indonesia VIII di Jakarta pada 25 Juli 2026.

Ia menyebut skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya disiapkan untuk sisi permintaan, sementara fasilitas untuk kontraktor dan pengembang mencapai Rp20 miliar hingga Rp25 miliar.

Ferry menambahkan pemerintah juga mengembangkan pembiayaan alat pertanian, kredit usaha pertanian, modal kerja industri padat karya serta skema transaksi mata uang lokal dengan mitra dagang seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, Malaysia dan Thailand.

Artikel Terkait

Cak Imin and President Prabowo discussing a trillion-rupiah budget boost for small businesses and creative industries in an official setting.
Gambar dihasilkan oleh AI

Cak Imin minta tambahan anggaran Rp1 triliun untuk UMKM

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta tambahan anggaran Rp1 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung UMKM dan ekonomi kreatif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyatakan komitmen pemerintah memperkuat usaha mikro kecil menengah.

Dilaporkan oleh AI

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Universitas Indonesia menggelar seminar nasional untuk membahas tantangan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi middle-income trap.

Finance Minister Koo Yun-cheol vowed on Wednesday to stabilize people's livelihoods amid ongoing volatility in foreign exchange and financial markets.

Dilaporkan oleh AI

The Kenyan government is advancing a proposal for a dedicated legal framework to oversee development finance institutions. The initiative was discussed at a meeting on June 3, 2026, involving officials from the Kenya Development Corporation, regulators, and policymakers. Stakeholders seek to improve governance, attract investment, and align the sector with national economic goals.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak