Pemerintah prioritaskan MBG untuk pesantren dan wilayah 3T

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program Makan Bergizi Gratis akan difokuskan pada pondok pesantren, sekolah agama, dan wilayah 3T dalam tahap awal.

Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah menyiapkan pelaksanaan program dalam dua tahap. Pada tahap pertama selama satu bulan, prioritas diberikan kepada wilayah 3T serta lembaga pendidikan berbasis keagamaan termasuk pondok pesantren.

Ia menjelaskan pemerintah akan memanfaatkan dapur yang sudah ada di pesantren dan sekolah Islam untuk mempercepat pelaksanaan tanpa membangun fasilitas baru. Rencana tersebut akan dipaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam satu hingga dua minggu.

Sementara itu, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus menekankan pentingnya evaluasi program untuk memperkuat tata kelola. Ia menyebut tantangan selama dua tahun terakhir meliputi perubahan petunjuk teknis dan dugaan keracunan makanan yang memicu evaluasi di berbagai daerah.

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menambahkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi belum beroperasi karena belum mendapat kepastian kerja sama dari Badan Gizi Nasional.

Artikel Terkait

Zulkifli Hasan presenting the MBG program review report to President Prabowo Subianto during a formal office meeting.
Gambar dihasilkan oleh AI

Zulhas: Masalah Program MBG Akan Dilaporkan ke Prabowo Bulan Depan

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa hasil pendalaman masalah pelaksanaan program makan bergizi gratis akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto bulan depan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 30 hari untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis.

Dilaporkan oleh AI

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengumumkan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis selama libur sekolah. Langkah ini untuk mengaudit seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui telah melakukan penyelidikan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional sebelum Kejaksaan Agung menetapkan tersangka.

Dilaporkan oleh AI

Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data terkait Program Makan Bergizi Gratis setelah masa inventarisasi berakhir.

Presiden Prabowo Subianto berencana menambah anggaran lembaga penegak hukum termasuk KPK dan Kejagung guna memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis.

Dilaporkan oleh AI

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengungkapkan bahwa dari 4.060 SPPG yang beroperasi, hanya 3.345 yang memiliki SLHS dan 575 yang tersertifikasi halal.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak