DPR perkirakan anggaran MBG hemat hingga Rp70 triliun

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan program Makan Bergizi Gratis berpotensi menghemat anggaran sebesar Rp70 triliun setelah dilakukan penyisiran oleh Badan Gizi Nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Saan Mustopa usai audiensi dengan mahasiswa di depan Gedung DPR RI pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa penghematan diperoleh melalui komunikasi langsung antara Sufmi Dasco Ahmad dan Kepala BGN Nanik.

Menurut Saan, Badan Gizi Nasional telah meninjau program-program MBG yang dinilai tidak efisien. Hasilnya menunjukkan potensi pengurangan anggaran sekitar Rp70 triliun.

Selain isu MBG, mahasiswa juga menyampaikan keluhan terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Dasco kemudian menghubungi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Artikel Terkait

Illustration of workers in a kitchen preparing nutritious meals under the MBG program, highlighting employment scale.
Gambar dihasilkan oleh AI

Program MBG serap 1,28 juta pekerja hingga Mei 2026

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Badan Gizi Nasional melaporkan program Makan Bergizi Gratis telah menyerap 1,28 juta pekerja dan melibatkan 142.387 pemasok per 22 Mei 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa anggaran APBN untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 triliun, bukan Rp335 triliun seperti yang beredar. Ia juga ungkap arahan Presiden Prabowo untuk menangguhkan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyumbang penerimaan pajak sebesar 3-5 persen dari pagu anggarannya Rp335 triliun. Pajak tersebut dipotong langsung dari anggaran yang disalurkan. Ia menekankan dampak utama program adalah penciptaan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional sementara 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah Indonesia Timur mulai 1 April 2026 karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyatakan langkah ini untuk menjamin keamanan pangan dan standar kebersihan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui telah melakukan penyelidikan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional sebelum Kejaksaan Agung menetapkan tersangka.

Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya meminta Kepala BGN Nanik S Deyang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis.

Dilaporkan oleh AI

Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Asep Yusuf Somantri sebagai tersangka keempat dalam dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak