Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC, yang membuka era baru kerjasama ekonomi kedua negara. Perjanjian ini mencakup pembebasan tarif nol persen untuk 1.819 pos tarif produk Indonesia, termasuk tekstil dengan mekanisme kuota. Airlangga Hartarto menekankan bahwa ART murni fokus pada perdagangan, sementara isu Board of Peace dibahas terpisah.
Pada 19 Februari 2026 waktu setempat di Washington DC, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang berjudul 'Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance'. Penandatanganan ini dilakukan setelah pertemuan bilateral selama sekitar 30 menit, menyusul diskusi Board of Peace.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers pada 20 Februari 2026 di Jakarta, menjelaskan bahwa perjanjian ini membentuk Council of Trade and Investment sebagai forum untuk membahas isu perdagangan dan investasi. "Seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan AS nantinya akan dibahas terlebih dahulu di dalam Council of Trade apabila terjadi kenaikan yang terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca kedua negara," ujar Airlangga.
ART mencakup 1.819 pos tarif produk Indonesia dengan tarif nol persen, meliputi produk pertanian seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan karet, serta produk industri seperti komponen elektronik termasuk semikonduktor dan komponen pesawat terbang. Untuk tekstil dan apparel, AS memberikan tarif nol persen melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ), yang volume kuotanya ditentukan berdasarkan impor bahan baku tekstil dari AS seperti kapas dan serat buatan.
Secara umum, AS memberlakukan tarif resiprokal 19 persen untuk produk impor Indonesia lainnya, tetapi dengan pengecualian khusus untuk daftar produk yang disepakati. Indonesia juga berkomitmen memberikan tarif nol persen untuk produk AS, khususnya impor pertanian seperti kedelai yang digunakan untuk mie, tahu, dan tempe.
Berbeda dengan perjanjian ART dengan negara lain, AS mencabut pasal non-ekonomi seperti pengembangan reaktor nuklir, kebijakan Laut Cina Selatan, serta pertahanan dan keamanan perbatasan. "Sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan," kata Airlangga. Tujuan perjanjian ini adalah mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, rantai pasok yang kuat, dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Negosiasi dimulai sejak pengumuman Trump pada 2 April 2025, dengan Indonesia mengirimkan empat surat pada April, Juni, Juli, dan Agustus 2025. Sekitar 90 persen usulan Indonesia dipenuhi AS. Perjanjian akan efektif 90 hari setelah proses hukum selesai, termasuk konsultasi dengan DPR RI di Indonesia dan mekanisme parlemen di AS. Perjanjian ini bersifat dinamis dan dapat diubah melalui persetujuan tertulis bersama.
Airlangga menyatakan manfaatnya bagi 4 juta pekerja di sektor terkait, yang berdampak pada 20 juta masyarakat Indonesia. "Tentunya ini memberikan manfaat bagi empat juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," tambahnya. Pemerintah berkomitmen mempercepat legalisasi untuk segera dirasakan manfaatnya, sejalan dengan visi Indonesia Emas.
