Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati sejumlah kesepakatan di bidang energi sebagai tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Kesepakatan mencakup impor energi senilai 15 miliar dolar AS dan perpanjangan izin Freeport. Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan hasil negosiasi Indonesia dan AS di sektor energi. Kesepakatan ini mencakup pembelian energi senilai sekitar 15 miliar dolar AS untuk BBM jadi, LPG, dan minyak mentah. Menurut Bahlil, kebijakan ini tidak menambah volume impor nasional, melainkan mengalihkan sebagian pasokan dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika ke AS. "Dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka dari sektor ESDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar dolar AS," kata Bahlil dalam konferensi pers di Washington DC pada 20 Februari 2026.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa impor energi dari AS akan melalui mekanisme tender dan bidding terbuka, tanpa penunjukan langsung. Proses ini bertujuan diversifikasi sumber pasokan untuk harga kompetitif dan ketahanan energi di tengah penurunan produksi domestik. Porsi impor LPG dari AS diproyeksikan naik dari 57 persen menjadi 70 persen, sementara impor minyak mentah dari AS ditingkatkan tanpa mengurangi komitmen mitra lain.
Selain impor, kesepakatan mencakup investasi AS di mineral kritis seperti nikel, logam tanah jarang, tembaga, dan emas, dengan fasilitas pemurnian di dalam negeri dan kemitraan BUMN. Untuk Freeport-McMoRan, pemerintah menargetkan tambahan divestasi 12 persen saham tanpa biaya akuisisi, sehingga kepemilikan Indonesia mencapai 63 persen pada 2041. Sebagian saham tambahan dialokasikan untuk daerah penghasil di Papua. Perpanjangan izin ini mendukung eksplorasi cadangan baru menjelang puncak produksi pada 2035, dengan produksi saat ini mencapai 3,2 juta ton konsentrat tembaga per tahun, menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50-60 ton emas.
Di sektor energi terbarukan, pemerintah menyiapkan pencampuran etanol dengan bensin hingga 5-10 persen pada 2028, dengan opsi impor sementara dari AS. Komunikasi dengan ExxonMobil juga berlanjut untuk perpanjangan operasi hingga 2055 dengan investasi tambahan 10 miliar dolar AS. Semua kebijakan akan difinalisasi dalam 90 hari ke depan, dengan dukungan regulasi pemerintah untuk memastikan kepatuhan.
