Kebijakan mandatori biodiesel pemerintah Indonesia berhasil mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, khususnya solar. Pakar menilai program ini berpotensi hemat devisa hingga 8-10 miliar dolar AS per tahun. Pengembangan dari B1 hingga B50 ditargetkan rampung Juli 2026.
Jakarta -- Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan mandatori biodiesel yang didukung ketersediaan bahan baku kelapa sawit dan teknologi pengolahan. Rhenald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menyatakan program ini efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi.
"Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor solar secara signifikan. Program itu bisa menghemat devisa hingga 8-10 miliar dolar AS per tahun," ujar Rhenald di Jakarta pada Selasa (14/4/2026).
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Tungkot Sipayung, merinci bahwa penerapan B40 telah memangkas impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025, atau berkurang 3,3 juta kiloliter. Pada 2025, kebijakan ini menghemat Rp 130,21 triliun devisa, mengurangi emisi 38,88 juta ton CO2 ekuivalen, dan menambah nilai CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 20,43 triliun.
Rhenald menekankan perlunya tata kelola sawit yang baik untuk cegah deforestasi, lindungi lingkungan, dan hormati hak masyarakat adat. Ia juga ingatkan potensi trade-off antara energi dan pangan, di mana alokasi CPO ke biodiesel bisa picu kelangkaan minyak goreng.
