Kemkomdigi ungkap modus baru penipuan dokumen digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melaporkan bahwa kasus penipuan dokumen digital paling sering terjadi melalui modus pembukaan lowongan pekerjaan palsu. Pelaku menggunakan file PDF dan gambar yang menyerupai dokumen resmi untuk menipu korban membayar biaya perjalanan. Pejabat menekankan pentingnya verifikasi dokumen untuk menghindari penipuan.

Jakarta, VIVA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkap modus penipuan digital terbaru yang menargetkan pencari kerja. Menurut Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kemkomdigi, Teguh Arifiyadi, pelaku menyebarkan dokumen palsu dalam format PDF, gambar, atau infografis yang dibuat mirip dokumen resmi perusahaan.

Modus ini biasanya dimulai ketika korban menemukan informasi lowongan di media sosial. Setelah dinyatakan lolos, pelamar diarahkan untuk mengikuti pelatihan atau pergi ke luar kota. Pelaku kemudian meminta uang untuk tiket perjalanan dengan janji penggantian dari perusahaan.

"Mereka (korban) udah transfer Rp4 juta, Rp5 juta, ternyata tiketnya dikasih PDF juga, bentuknya PDF. Ternyata tiketnya itu tidak terverifikasi juga," ungkap Teguh di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Untuk mencegah kasus serupa, Teguh menyarankan verifikasi dokumen sebelum bertindak, terutama tawaran pekerjaan di media sosial. "Pastikan bahwa para pengguna, terutama sosial media, paham bahwa sebetulnya ada cara untuk melakukan pengujian (keaslian dokumen). Jadi, memverifikasi itu bagian penting. Kita tahun ini memperbanyak cek verifikasi dokumennya supaya tidak ada (kejadian) lagi," jelasnya.

Kemkomdigi menyediakan tiga kanal pelaporan: layanan verifikasi dokumen digital, pelaporan rekening bank melalui cekrekening.id, dan pelaporan nomor seluler mencurigakan via aduannomor.id. Jika terindikasi penipuan, nomor rekening dan seluler akan diblokir. "Jadi ada tiga mekanisme tadi. Dokumennya dicek, rekeningnya dilaporkan, nomor selulernya dilaporkan," tegas Teguh.

Artikel Terkait

Polri officers repatriating nine Indonesian human trafficking victims from Cambodia at Jakarta airport, showing relief and welcome.
Gambar dihasilkan oleh AI

Polri pulangkan sembilan wni korban tppo online scam dari kamboja

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Polri berhasil memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdarahan orang (TPPO) modus penipuan daring dari Kamboja pada 26 Desember 2025. Para korban awalnya diiming-imingi pekerjaan sebagai operator komputer, namun dipaksa menjadi pelaku scamming online. Mereka melarikan diri dan meminta bantuan ke KBRI Phnom Penh setelah mengalami kekerasan fisik dan psikis.

The Kenya Urban Roads Authority (Kura) has issued a warning about a fraudulent job advertisement circulating on social media. The authority states that the ad did not originate from them and urges the public to remain vigilant. They recommend checking the official website and verified social media accounts for legitimate opportunities.

Dilaporkan oleh AI

The Japanese government has decided to require mobile carriers to verify the identities of buyers of data-only SIM cards to curb fraud perpetrated via social media. The move targets scams such as fake investment and romance schemes. The Internal Affairs and Communications Ministry plans to submit a bill to amend the relevant law to the Diet by the end of this year.

South Korea launched a trial on Tuesday for a new policy requiring real-time face recognition when registering mobile phone numbers, aiming to curb scams using illegally registered accounts. The policy, set for official launch in March, applies to major carriers and virtual operators.

Dilaporkan oleh AI

Ethiopia's tax authorities introduced QR code receipts to modernize administration and curb evasion, aiming for greater transparency and digital issuance of documents. However, the rollout has created severe bottlenecks, paralyzing business operations and eroding trust in the system. Traders are rushing to printing enterprises in Addis Ababa to comply.

Cybersecurity experts in Hong Kong are urging residents to quickly sign up for the eMPF platform after a scam stole HK$1.8 million from three Mandatory Provident Fund accounts. Police arrested five suspects last week for allegedly using fake IDs to create fraudulent accounts. The incident has raised alarms over the security of the city's HK$1.5 trillion pension assets.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hery Sudarmanto, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan era Hanif Dhakiri, menerima uang pemerasan hingga Rp12 miliar terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sejak 2010 hingga 2025, bahkan setelah pensiun. Kasus ini melibatkan pemerasan agen tenaga kerja asing untuk mempercepat izin, dengan total pungutan mencapai Rp53,7 miliar pada 2019-2024. KPK terus melacak aliran dana tersebut.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak