California luncurkan alat untuk hapus data pribadi dari broker

Warga California kini dapat menggunakan platform online gratis untuk meminta penghapusan informasi pribadi mereka yang dipegang oleh broker data. Negara bagian tersebut memperkenalkan Platform Permintaan Penghapusan dan Opt-out, yang dikenal sebagai DROP, pada 1 Januari. Alat ini bertujuan untuk membatasi penjualan data pribadi yang dikumpulkan tanpa persetujuan langsung konsumen.

Badan Perlindungan Privasi California (CalPrivacy) memperkenalkan DROP sebagai sumber daya pionir untuk memberdayakan penduduk dalam mengelola jejak data online mereka. Digambarkan oleh badan tersebut sebagai inisiatif "pertama sejenisnya", platform ini memungkinkan pengguna memverifikasi residensi California mereka dan mengirimkan satu permintaan penghapusan yang menargetkan setiap broker data terdaftar di negara bagian tersebut.

Broker data, yang mengumpulkan dan menjual informasi pribadi, menghadapi kewajiban baru di bawah sistem ini. Mereka harus mendaftar setiap tahun dengan CalPrivacy, memproses semua permintaan penghapusan yang diterima melalui DROP, dan mengungkapkan jenis data yang mereka kumpulkan dan bagikan. Audit rutin akan memastikan kepatuhan, dengan sanksi dan denda yang dikenakan pada pelanggar.

Pemrosesan permintaan penghapusan awal dari DROP akan dimulai pada 1 Agustus 2026. California bergabung dengan Oregon, Texas, dan Vermont sebagai salah satu dari empat negara bagian yang mewajibkan pendaftaran broker data, meskipun DROP menonjol secara nasional karena kemampuan penghapusannya yang komprehensif. Dengan membatasi bisnis yang menimbun dan memperdagangkan data pribadi yang tidak disediakan langsung oleh konsumen, alat ini mengatasi kekhawatiran yang semakin besar tentang privasi di era digital.

Perkembangan ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk mengatur perdagangan informasi pribadi secara online, menawarkan kepada warga California cara yang disederhanakan untuk merebut kembali kendali atas data mereka.

Artikel Terkait

Governor Gavin Newsom signs California's Digital Age Assurance Act, requiring OS age verification for safer online content.
Gambar dihasilkan oleh AI

California enacts Digital Age Assurance Act requiring OS age verification

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Following initial reports of an impending law, California Governor Gavin Newsom has signed AB 1043, the Digital Age Assurance Act, requiring operating system providers to collect users' ages during account setup and share via API with app developers. Effective January 1, 2027, it applies to major platforms like Windows, iOS, Android, macOS, SteamOS, and Linux distributions, aiming for age-appropriate content without biometrics.

General Motors has reached a settlement with California to pay $12.75 million in civil penalties over the sale of customers' driving data. The agreement also imposes a five-year ban on selling such information to consumer reporting agencies, adding to prior regulatory actions including a finalized FTC settlement earlier this year.

Dilaporkan oleh AI

One day after Governor Gavin Newsom signed California's AB 1043 (Digital Age Assurance Act) into law, details emerge on its requirements for operating system providers and app stores to collect birth dates during account setup—effective January 1, 2027—to deliver non-personally identifiable age bracket signals to app developers, protecting children without ID scans or biometrics.

Wisconsin lawmakers have reversed a provision in their age verification legislation that would have banned VPN access to websites with material harmful to minors. The change follows criticism from digital rights advocates highlighting privacy and access concerns. The bill now awaits Governor Tony Evers's signature.

Dilaporkan oleh AI

Developers from Ubuntu and Fedora have begun discussing how to comply with California's Digital Age Assurance Act, set to take effect in January 2027. The law requires operating systems to collect age information during account setup and provide an age signal to applications. Canonical and Fedora leaders emphasize ongoing reviews without firm plans yet.

Leading German business associations warn of the consequences of unpredictable US policy on transatlantic data transfers. A failure of the EU-US Data Privacy Framework would plunge companies into chaos and legal uncertainty. Holger Lösch from the BDI stressed the essential need for reliable data traffic.

Dilaporkan oleh AI

President Trump met with executives from major tech companies last month, where they signed a voluntary pledge to cover energy costs for their data centers. The agreement, dubbed the Ratepayer Protection Pledge, includes securing their own power supplies and funding necessary infrastructure. Critics have dismissed it as lacking enforcement mechanisms.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak