California luncurkan alat untuk hapus data pribadi dari broker

Warga California kini dapat menggunakan platform online gratis untuk meminta penghapusan informasi pribadi mereka yang dipegang oleh broker data. Negara bagian tersebut memperkenalkan Platform Permintaan Penghapusan dan Opt-out, yang dikenal sebagai DROP, pada 1 Januari. Alat ini bertujuan untuk membatasi penjualan data pribadi yang dikumpulkan tanpa persetujuan langsung konsumen.

Badan Perlindungan Privasi California (CalPrivacy) memperkenalkan DROP sebagai sumber daya pionir untuk memberdayakan penduduk dalam mengelola jejak data online mereka. Digambarkan oleh badan tersebut sebagai inisiatif "pertama sejenisnya", platform ini memungkinkan pengguna memverifikasi residensi California mereka dan mengirimkan satu permintaan penghapusan yang menargetkan setiap broker data terdaftar di negara bagian tersebut.

Broker data, yang mengumpulkan dan menjual informasi pribadi, menghadapi kewajiban baru di bawah sistem ini. Mereka harus mendaftar setiap tahun dengan CalPrivacy, memproses semua permintaan penghapusan yang diterima melalui DROP, dan mengungkapkan jenis data yang mereka kumpulkan dan bagikan. Audit rutin akan memastikan kepatuhan, dengan sanksi dan denda yang dikenakan pada pelanggar.

Pemrosesan permintaan penghapusan awal dari DROP akan dimulai pada 1 Agustus 2026. California bergabung dengan Oregon, Texas, dan Vermont sebagai salah satu dari empat negara bagian yang mewajibkan pendaftaran broker data, meskipun DROP menonjol secara nasional karena kemampuan penghapusannya yang komprehensif. Dengan membatasi bisnis yang menimbun dan memperdagangkan data pribadi yang tidak disediakan langsung oleh konsumen, alat ini mengatasi kekhawatiran yang semakin besar tentang privasi di era digital.

Perkembangan ini mencerminkan upaya yang lebih luas untuk mengatur perdagangan informasi pribadi secara online, menawarkan kepada warga California cara yang disederhanakan untuk merebut kembali kendali atas data mereka.

Artikel Terkait

Protesters blocking data center construction sites across the United States in 2026.
Gambar dihasilkan oleh AI

Protests block 130 billion dollars in data center projects in early 2026

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Communities across the United States blocked or delayed at least 75 data center projects worth about 130 billion dollars from January through March 2026. Researchers described the period as the most blocked and delayed on record since tracking began in 2023. The opposition reflects a structural shift in local resistance to such developments.

General Motors has reached a settlement with California to pay $12.75 million in civil penalties over the sale of customers' driving data. The agreement also imposes a five-year ban on selling such information to consumer reporting agencies, adding to prior regulatory actions including a finalized FTC settlement earlier this year.

Dilaporkan oleh AI

Experts have raised alarms over major job-search websites collecting and selling personal information from users seeking employment.

The Maine House and Senate approved LD 307 this week, imposing a moratorium on new data centers requiring 20 megawatts or more until at least October 2027. The bill, which prohibits state and local approvals for such facilities, now awaits action from Gov. Janet Mills amid national concerns over surging energy demands from AI infrastructure.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak