Laporan EPIC memperingatkan krisis privasi kesehatan di AS

Laporan baru dari Electronic Privacy Information Center (EPIC) menyoroti krisis privasi kesehatan yang semakin parah di Amerika Serikat, didorong oleh pengawasan dan penegakan imigrasi. Faktor seperti pialang data, pelacakan ad-tech, dan tindakan Immigration and Customs Enforcement (ICE) mengikis kepercayaan pasien dan menghalangi orang mencari perawatan medis. Hal ini menyebabkan penundaan pengobatan dan hasil kesehatan yang lebih buruk.

Electronic Privacy Information Center (EPIC) telah merilis laporan yang merinci apa yang disebutnya sebagai «krisis privasi kesehatan» yang memengaruhi perawatan medis di seluruh Amerika Serikat. Diterbitkan pada 21 Januari 2026, dokumen tersebut menunjuk pada berbagai kontributor yang memperburuk masalah tersebut. Elemen kunci mencakup kehadiran agen imigrasi di rumah sakit, yang menimbulkan ketakutan di kalangan pasien. Selain itu, perusahaan swasta mengoperasikan pialang data yang membeli dan menjual informasi yang mengungkap kunjungan medis individu, sering melalui pengawasan ad-tech. Praktik ini, dikombinasikan dengan batasan lemah terhadap penegak hukum, mendorong orang menjauh dari perawatan yang diperlukan. Akibatnya, pasien menjauh dari opsi pengobatan, menyebabkan penundaan perawatan medis dan hasil kesehatan yang memburuk. Laporan tersebut menekankan bagaimana erosi kepercayaan ini merusak sistem perawatan kesehatan, terutama bagi komunitas rentan. Analisis EPIC menegaskan perlunya perlindungan privasi yang lebih kuat dalam penanganan data kesehatan. Meskipun laporan tersebut tidak mengusulkan perubahan kebijakan spesifik, ia berfungsi sebagai peringatan keras tentang persimpangan teknologi pengawasan dan tindakan pemerintah dalam keputusan kesehatan sehari-hari. Krisis ini menyoroti kekhawatiran yang lebih luas tentang privasi data di era pelacakan digital dan aktivitas penegakan yang semakin meningkat.

Artikel Terkait

Illustration of a doctor disappointed by low 3.6% usage stats for electronic patient records in a clinic waiting room.
Gambar dihasilkan oleh AI

Usage of electronic patient record remains low

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Despite new obligations for doctor's offices and clinics, only 3.6 percent of statutory insured use the electronic patient record actively. A survey by the RedaktionsNetzwerks Deutschland among major health insurers shows a slight increase since July 2025. Hopes for stronger usage through automatic filling of the records have not been fulfilled.

Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS telah mengeluarkan permintaan kepada perusahaan untuk berbagi informasi tentang alat big data komersial dan teknologi periklanan. Produk ini dapat membantu kegiatan investigasi, sebagaimana diuraikan dalam pengajuan federal baru-baru ini. Langkah ini menyoroti minat pemerintah yang semakin besar terhadap kemampuan pengawasan sektor swasta.

Dilaporkan oleh AI

The Office of the Data Protection Commissioner (ODPC) has warned private security firms in Kenya against unlawfully harvesting excessive personal data from visitors. In a draft guidance note, the ODPC states that only names, identification numbers, and entry times should be collected for building access. This alert comes amid rising cyber threats and major data breaches in the country.

Tahun 2025 menyaksikan serangkaian insiden keamanan siber yang parah, mulai dari pelanggaran data universitas hingga gangguan rantai pasok. Di tengah pergeseran geopolitik di bawah Presiden Donald Trump, serangan ransomware dan serangan yang disponsori negara menjadi ancaman rutin. Peristiwa-peristiwa ini menyoroti kerentanan yang persisten di infrastruktur digital.

Dilaporkan oleh AI

Kenya's High Court has suspended implementation of parts of the Kenya-US Health Cooperation Framework involving sensitive health data transfer. Signed on December 4, 2025, the deal faces a petition from Busia Senator Okiya Omtatah and the Consumers Federation of Kenya (COFEK), who argue it violates privacy rights and national sovereignty. Government officials have criticized the petitioners for obstructing health programs.

Perselisihan di Kongres mengenai dana Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang diperburuk oleh dua penembakan fatal oleh agen imigrasi federal di Minneapolis, telah meningkatkan kemungkinan penutupan pemerintah parsial akhir pekan ini. Demokrat Senat menolak mendukung dana tersebut tanpa reformasi pada Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai serta Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan. Republikan menuduh Demokrat mencoba membiayai ICE di tengah protes yang sedang berlangsung di kota tersebut.

Dilaporkan oleh AI

Attorney General Dorcas Oduor has assured Kenyans that no sensitive personal data will be shared under the suspended Kenya-US Health Cooperation Framework, only non-identifiable aggregate data. This follows the High Court's injunction on the deal, prompted by privacy concerns from the Consumers Federation of Kenya.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak