Warga sipil awasi polisi di tengah kekhawatiran privasi

Di era di mana privasi menghadapi ancaman konstan, orang biasa membalikkan skrip dengan memantau penegak hukum seketat mereka diawasi. Perubahan ini menantang gagasan tradisional pengawasan yang didominasi oleh otoritas. Sebuah artikel terbaru menyoroti dinamika yang berkembang ini.

Konsep negara pengawasan telah lama dikaitkan dengan pengawasan pemerintah dan polisi terhadap warga, tetapi perspektif baru menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan sedang berubah. Menurut publikasi Wired tanggal 29 Desember 2025, warga sipil secara aktif membalikkan keadaan, menggunakan teknologi dan kesadaran untuk mengamati aktivitas polisi dengan intensitas yang sama. Pengawasan timbal balik ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan otoritas dan merebut kembali beberapa kendali atas privasi pribadi.

Artikel berjudul 'The New Surveillance State Is You' berargumen bahwa meskipun privasi mungkin tampak usang di hadapan pemantauan yang meluas, individu bukan korban pasif. Sebaliknya, mereka menjadi peserta aktif dalam ekosistem pengawasan. Kata kunci yang terkait dengan karya tersebut mencakup pengawasan, pemerintah, polisi, keamanan, dan privasi, yang menekankan persimpangan tema-tema ini.

Sebuah pernyataan tajam dalam konten menyatakan, 'Privacy isn’t dead. Just ask Kristi Noem,' yang menyiratkan bahwa tokoh seperti gubernur South Dakota mewakili pandangan di mana perlindungan privasi tetap layak meskipun ada tantangan. Referensi ini ke Noem menunjukkan bahwa sikap atau tindakannya mungkin menjadi contoh perlawanan atau adaptasi dalam konteks ini.

Secara keseluruhan, diskusi tersebut merangkum ulang pengawasan bukan sebagai jalan searah tetapi sebagai pertukaran timbal balik, yang berpotensi mengarah pada transparansi yang lebih besar di kedua sisi. Namun, itu juga menimbulkan pertanyaan tentang implikasi bagi kebebasan sipil dan keamanan dalam lanskap pemantauan dua arah ini.

Artikel Terkait

Dramatic illustration of Gov. Tim Walz drawing Civil War parallel during ICE protests in Minneapolis after Renee Good shooting.
Gambar dihasilkan oleh AI

Walz tarik paralel Perang Saudara di tengah protes ICE yang meningkat setelah penembakan Renee Good

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Setelah penembakan fatal terhadap demonstran Renee Good oleh agen ICE di Minneapolis (lihat liputan sebelumnya), Gubernur Tim Walz menyamakan ketegangan penegakan imigrasi federal dengan Perang Saudara. Protes nasional telah meningkat, dengan nyanyian kekerasan menargetkan Sekretaris DHS Kristi Noem, saat dia menegaskan dukungan untuk agen di tengah lonjakan serangan.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS meningkatkan penggunaan drone portabel manusia untuk pengawasan, beralih dari pengujian ke penyebaran standar. Catatan kontrak federal menunjukkan langkah ini menciptakan sistem terdistribusi untuk pelacakan aktivitas waktu nyata. Kritikus memperingatkan bahwa jaringan tersebut dapat memperluas pengawasan jauh melampaui area perbatasan.

Dilaporkan oleh AI

In South Africa, the growing dependence on social media to expose crimes has led to swift official responses, but experts warn it highlights deeper issues in state capacity. Lungisani Mngadi argues that this crowdsourced accountability creates uneven justice and fails to prevent harm. True governance requires institutions that act proactively, not just reactively to public outcry.

Laporan baru dari Surfshark menyoroti bahwa sensor internet memengaruhi setengah populasi dunia pada 2025, mempengaruhi 4,6 miliar orang. Perusahaan memperingatkan bahwa situasi akan memburuk pada 2026. Penilaian ini muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang kebebasan digital secara global.

Dilaporkan oleh AI

In a tribune in Le Monde, former ecologist deputy Noël Mamère warns of resemblances between France and the United States in law and political rhetoric. From Paris, Minneapolis events reflect America's two faces: historical violence and non-violent civil disobedience. This highlights a crucial choice between trumpism and justice values.

Sebuah studi terbaru menyoroti peningkatan global dalam upaya menekan aktivisme iklim dan lingkungan melalui undang-undang, kekerasan, dan fitnah. Pembela tanah adat menghadapi risiko tertinggi, dengan lebih dari 2.100 aktivis seperti itu dibunuh secara global antara 2012 dan 2023. Laporan memperingatkan bahwa represi kemungkinan akan meningkat di bawah kebijakan otoriter, termasuk di Amerika Serikat.

Dilaporkan oleh AI

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini menanggapi celah hukum dalam UU Polri dan memicu penarikan petugas dari berbagai kementerian. Beberapa menteri menyatakan manfaat kehadiran polisi, sementara Polri membentuk tim untuk implementasi.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak