GS1 US luncurkan panduan pelaporan kemasan EPR

GS1 US telah memperkenalkan standar baru untuk membantu perusahaan mengelola data terkait undang-undang tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR) untuk kemasan. Panduan ini bertujuan untuk merampingkan pelaporan di seluruh negara bagian yang memiliki peraturan EPR dengan memanfaatkan pengidentifikasi kode batang yang sudah digunakan dalam rantai pasokan.

Organisasi nirlaba tersebut merilis Panduan untuk Persyaratan Kemasan Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas pada 10 Juli. Dokumen ini menyediakan cara standar bagi produsen untuk mengatur informasi kemasan menggunakan Global Trade Item Numbers dan Global Location Numbers.

Tujuh negara bagian telah memberlakukan undang-undang kemasan EPR, termasuk California, Colorado, Maine, Maryland, Minnesota, Oregon, dan Washington. Produsen wajib mendaftar ke Organisasi Tanggung Jawab Produsen di setiap negara bagian serta melaporkan perincian mengenai bahan kemasan, berat, dan kemampuan daur ulang untuk menentukan biaya.

Michelle Covey, wakil presiden kesuksesan pelanggan di GS1 US, mengatakan bahwa pedoman tersebut membantu organisasi dalam memenuhi persyaratan regulasi dengan lebih efisien sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan. Oregon mulai mengumpulkan biaya produsen pada Juli 2025, dan Colorado mewajibkan pendaftaran pada tanggal yang sama.

Program Maine dimulai pada 2026, sementara California mewajibkan pendaftaran produsen paling lambat Januari 2027. Standar ini menargetkan sektor kemasan yang kompleks seperti layanan kesehatan, layanan makanan, dan pakaian.

Artikel Terkait

Illustration of Indonesian officials overseeing export reporting for coal, palm oil, and ferroalloy under new DSI regulations starting June 2026.
Gambar dihasilkan oleh AI

Government starts natural resource export reporting via DSI

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Starting June 1 2026, natural resource exporters must report activities to PT Danantara Sumber Daya Indonesia. The new mechanism covers coal, palm oil, and ferroalloy during the transition period.

A new EU law will prohibit vague environmental claims such as “sustainable” and “eco-friendly” on product labels unless companies can prove the assertions. The rules take effect across the 27 member states on September 27.

Dilaporkan oleh AI

CalRecycle has selected Landbell USA to administer California's Responsible Textile Recovery Act, marking the first US law holding clothing producers accountable for waste. The program starts on February 27, 2026, with requirements phasing in through 2030. Brands selling clothes and household textiles in the state will fund collection and processing.

The Energy and Petroleum Regulatory Authority has launched a public consultation on new electricity tariffs covering 2026 to 2029. The process follows recent bill increases and widespread complaints from households and businesses.

Dilaporkan oleh AI

Designated trash bags are running low in parts of Japan. Reports of a naphtha shortage have prompted some residents to hoard the bags required for waste disposal in certain areas.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak