DPR AS sahkan RUU untuk tingkatkan transparansi harga rumah sakit
Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan tipis menyetujui undang-undang yang bertujuan meningkatkan transparansi harga rumah sakit pada 12 September 2024. Rancangan undang-undang yang didukung Partai Republik ini mewajibkan rumah sakit mengungkapkan biaya standar untuk layanan di muka. RUU tersebut kini bergerak ke Senat di tengah perpecahan partisan.
Dalam voting yang sangat ketat dengan hasil 213-210, DPR menyetujui Undang-Undang Biaya Lebih Rendah, Transparansi Lebih Banyak, upaya yang dipimpin Partai Republik untuk mengatasi kenaikan biaya perawatan kesehatan melalui pengungkapan harga yang lebih besar. RUU tersebut, yang secara formal dikenal sebagai H.R. 5378, mewajibkan rumah sakit dan penyedia lainnya mempublikasikan biaya standar mereka untuk layanan yang dapat dibeli, membangun atas persyaratan yang ada dari Undang-Undang Apropiari Konsolidasi 2021.
Wakil Rick Allen (R-Ga.), sponsor RUU tersebut, menekankan potensinya untuk memberdayakan pasien. "RUU ini akan memberdayakan pasien dengan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat tentang perawatan kesehatan mereka," kata Allen selama debat di lantai. Undang-undang tersebut juga mengarahkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk mengembangkan format standar untuk data transparansi harga, bertujuan memudahkan perbandingan bagi konsumen.
Konteks latar belakang mengungkap ketegangan yang sedang berlangsung mengenai keterjangkauan perawatan kesehatan. Harga rumah sakit telah menjadi titik panas, dengan studi menunjukkan variasi luas dalam biaya untuk prosedur yang sama di berbagai fasilitas. Pendukung berargumen bahwa transparansi dapat mendorong persaingan dan menurunkan biaya, mirip dengan bagaimana pengungkapan harga maskapai penerbangan merevolusi pemesanan perjalanan.
Demokrat, bagaimanapun, mengkritik RUU tersebut sebagai perbaikan terbatas yang gagal menangani isu yang lebih luas seperti harga obat atau cakupan asuransi. Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries (D-N.Y.) berkomentar, "Meskipun transparansi penting, undang-undang ini tidak cukup jauh untuk melindungi keluarga dari biaya yang melonjak." Semua Demokrat memilih menentang RUU tersebut, dengan dua Republik bergabung dengan mereka dalam penolakan.
Pengesahkan RUU ini datang di tengah sesi legislatif yang sibuk tentang kebijakan kesehatan. Jika disahkan, itu akan berlaku pada 2026, memberikan waktu bagi penyedia untuk mematuhi. Di Senat, di mana Demokrat memegang mayoritas tipis, nasibnya tetap tidak pasti, berpotensi menghadapi amandemen atau penundaan hingga setelah pemilu November.
Perkembangan ini menekankan sifat partisan dari reformasi perawatan kesehatan di Washington, di mana perubahan bertahap sering memicu perdebatan sengit. Pendukung pasien berharap itu menandai kemajuan menuju sistem yang lebih bertanggung jawab, sementara kritikus menyerukan solusi komprehensif.