Seorang hakim federal telah membatalkan gugatan administrasi Trump terhadap undang-undang New York yang memungkinkan imigran tanpa dokumen mendapatkan SIM. Putusan tersebut memungkinkan negara bagian untuk terus menerapkan Green Light Law, yang pendukungnya mengatakan meningkatkan keselamatan jalan. Jaksa Agung New York Letitia James menyambut keputusan itu sebagai kemenangan bagi keselamatan publik dan supremasi hukum.
Selasa, Hakim Distrik AS Anne M. Nardacci, yang ditunjuk oleh Presiden Joe Biden, memutuskan mendukung New York dalam gugatan yang diajukan oleh administrasi Trump. Administrasi tersebut menantang Green Light Law negara bagian, yang disahkan pada 2020, dengan alasan bahwa undang-undang itu mendahului otoritas federal, mendiskriminasi secara ilegal, atau mengatur melawan pemerintah federal. Hakim Nardacci menyatakan bahwa para penggugat gagal membuktikan klaim tersebut, memungkinkan undang-undang itu berlanjut, seperti dilaporkan oleh ABC News.
Green Light Law memungkinkan imigran tanpa dokumen mengajukan SIM New York menggunakan paspor asing atau SIM dari negara lain, tanpa perlu membuktikan residensi legal. Jaksa Agung New York Letitia James memuji putusan itu, menyatakan, “Seperti yang saya katakan sejak awal, undang-undang kami melindungi hak semua warga New York dan menjaga komunitas kami tetap aman. Saya akan selalu membela warga New York dan supremasi hukum.”
Jaksa Agung Florida Pam Bondi mengumumkan gugatan Februari, mengkritik pejabat New York karena “memprioritaskan [alien ilegal] daripada warga negara Amerika.” Ini menandai upaya baru melawan undang-undang tersebut, yang menghadapi penolakan selama masa jabatan pertama Donald Trump. Pada 2020, administrasi menekan New York dengan melarang penduduknya dari program pelancong tepercaya, seperti untuk pemrosesan bandara lebih cepat. Gubernur saat itu Andrew Cuomo merespons dengan menawarkan akses federal terbatas ke catatan mengemudi tetapi menolak berbagi data pelamar tanpa dokumen dengan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai. Setelah pertempuran hukum singkat, pemerintah federal mengembalikan akses ke program tersebut.
Keputusan ini menekankan ketegangan yang sedang berlangsung antara kebijakan negara bagian dan federal mengenai imigrasi dan langkah-langkah keselamatan publik.
