Kalshi sebut larangan taruhan pemilu di Wisconsin sebagai upaya penekanan pemilih

Perusahaan pasar prediksi Kalshi telah mengkritik undang-undang Wisconsin yang melarang pemilih bertaruh pada pemilu yang mereka ikuti, dengan melabeli aturan tersebut sebagai bentuk penekanan pemilih.

Pejabat pemilu Wisconsin baru-baru ini mengeluarkan imbauan yang mengingatkan pemilih bahwa bertaruh pada pemilihan di mana mereka memberikan suara dapat mendiskualifikasi suara mereka atau berujung pada penuntutan. Panduan tersebut didasarkan pada undang-undang negara bagian yang disahkan pada tahun 1849. Pemimpin bagian politik Kalshi, Benjamin Freeman, menyebut imbauan tersebut "sangat inkonstitusional dan ilegal" serta menggambarkannya sebagai sesuatu yang "GILA" dan "distopia." Para eksekutif perusahaan menyebut interpretasi tersebut "konyol," sementara seorang juru bicara mengatakan bahwa tidak ada skenario hipotetis yang diangkat oleh para kritikus yang akan memungkinkan perdagangan yang tidak semestinya. Ann Jacobs, seorang komisioner di Komisi Pemilu Wisconsin, mengatakan bahwa imbauan tersebut hanya menyatakan kembali undang-undang yang ada dan bertujuan untuk mencegah pemilih memiliki kepentingan finansial dalam hasil pemilu. Para ahli termasuk Matt Barreto dari UCLA Voting Rights Project dan Charles Stewart dari MIT mencatat adanya kekhawatiran terkait integritas pemilu, informasi orang dalam, dan potensi pengaruh asing. Taruhan pemilu tetap ilegal di 32 negara bagian. Kalshi dan regulator negara bagian terus melanjutkan sengketa hukum mengenai apakah aktivitas tersebut berada di bawah pengawasan federal atau negara bagian.

Artikel Terkait

Split image showing public division on election betting, with bettors on one side and protesters on the other.
Gambar dihasilkan oleh AI

Poll shows Americans split on banning election-outcome betting

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI Fakta terverifikasi

A POLITICO survey conducted by Public First found that 44% of U.S. adults said betting on election outcomes should be illegal, reflecting public unease about political prediction markets as they expand beyond elections into wagers tied to government actions.

A Michigan judge has issued a temporary restraining order against prediction market platform Kalshi, barring it from offering sports-related wagers to state residents for 14 days.

Dilaporkan oleh AI Fakta terverifikasi

Minnesota lawmakers have advanced legislation aimed at restricting prediction markets such as Kalshi and Polymarket, setting up a clash with the Commodity Futures Trading Commission, which argues federal law gives it exclusive authority over many of those products.

Spain’s gambling regulator has ordered internet providers to block access to prediction market platforms Polymarket and Kalshi. The move targets unlicensed betting products tied to future events. Proceedings against the companies are expected to last three to four months.

Dilaporkan oleh AI

Venture capital firm a16z has filed an 18-page letter backing the Commodity Futures Trading Commission in its disputes with states over prediction markets. The firm argues that federal law preempts state regulations on platforms like Kalshi and Polymarket. It claims state crackdowns undermine the CFTC's mandate for impartial market access.

The U.S. Securities and Exchange Commission has extended its review period for exchange-traded funds tied to prediction markets. These ETFs from Roundhill, Bitwise, and GraniteShares track odds on political races and economic indicators. The agency is seeking further clarity on their structure and disclosures.

Dilaporkan oleh AI

Federal authorities charged a Google software engineer in late May with insider trading after he allegedly won $1.2 million betting on Polymarket. The case is one of several recent incidents raising concerns about the use of nonpublic information on prediction platforms.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak