Hampir separuh perusahaan yang menjadi target membayar uang tebusan di tengah meningkatnya tuntutan, menurut data tahun 2025. Pemerintah termasuk Inggris sedang memajukan larangan pembayaran oleh badan sektor publik dan infrastruktur kritis. Para ahli memperdebatkan apakah larangan tersebut membantu atau justru merugikan upaya pemulihan.
Penelitian dari Sophos menunjukkan hampir 50 persen korban ransomware membayar untuk mendapatkan kembali akses mereka, dengan nilai tebusan rata-rata yang terus meningkat. Jumlah korban yang terkonfirmasi secara global melonjak 389 persen dari tahun ke tahun menjadi 7.831 pada 2025. Pemerintah Inggris tengah memajukan rencana untuk melarang pembayaran tebusan oleh badan publik seperti National Health Service (NHS), pemerintah daerah, dan sekolah. Larangan serupa di tingkat negara bagian di North Carolina dan Florida sejak 2021 dan 2022 tidak berhasil mencegah serangan. Para ahli mencatat bahwa alat AI seperti WormGPT telah memangkas biaya serangan dan memungkinkan peretas untuk menargetkan banyak organisasi sekaligus. Beberapa pihak memperingatkan bahwa larangan dapat mendorong pelaku kriminal menyasar perusahaan swasta yang tidak teregulasi serta menaikkan premi asuransi. Pihak lain menekankan bahwa manajemen paparan, otentikasi multi-faktor, dan kontrol visibilitas terhadap sistem merupakan pertahanan jangka panjang yang lebih baik. Spesialis pemulihan mengatakan bahwa keputusan harus mempertimbangkan sensitivitas data dan kelayakan alternatif daripada sekadar aturan menyeluruh.