DPRD Ambon minta camat tingkatkan pengawasan bangunan tanpa izin

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon meminta para camat untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban bangunan tanpa izin guna menjaga tata ruang dan keselamatan. Wakil Ketua Komisi I DPRD, M. Fadli Toisuta, menyoroti pengawasan lemah di tingkat kecamatan sebagai penyebab masalah ini.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, M. Fadli Toisuta, menyatakan bahwa persoalan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi perhatian serius. "Karena ini menjadi tanggung jawab kita dalam fungsi pengawasan. Kami tidak mau ada masalah baru muncul dari hal-hal seperti ini," ujarnya di Ambon pada Rabu.

Ia mengungkapkan banyak laporan masyarakat tentang penyerobotan lahan dan pembangunan tanpa izin. Hal ini menuntut camat lebih proaktif dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kepatuhan aturan.

"Camat jangan tunggu laporan, tapi harus turun langsung ke lapangan. Jangan sampai terjadi baru ada laporan ke DPRD," tegas Fadli. Menurutnya, bangunan tidak sesuai aturan mengganggu keamanan lingkungan dan tata ruang kota, serta berpotensi berujung sanksi administratif hingga pembongkaran.

Artikel Terkait

Jakarta officials imposing sanctions on an unpermitted padel court, with Governor Pramono Anung addressing the media amid urban bustle.
Gambar dihasilkan oleh AI

Jakarta imposes gradual sanctions on unpermitted padel courts

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

The Jakarta Provincial Government has identified 185 padel courts operating without required building permits. Authorities are initiating gradual sanctions to address the issue. Governor Pramono Anung has responded to the concerns raised.

The Jakarta East city government records 27 out of 57 padel courts in its area without proper permits. Mayor Munjirin revealed this fact while announcing ongoing enforcement efforts. Recent sealings occurred in Kebon Pala and Pulomas.

Dilaporkan oleh AI

The DKI Jakarta Provincial Government will revoke business permits for padel courts operating without building approval permits, amid resident complaints about noise and parking. Governor Pramono Anung announced measures including operational limits and soundproofing requirements for facilities in residential areas. South Jakarta officials are enforcing similar standards on local sports facilities.

Oromia region's Land Bureau has begun implementing a directive to make town residents homeowners, protect urban plans, and secure tenure. The directive, approved by the regional cabinet, does not apply to towns like Adama and Bishoftu that have modern land systems. Officials say it addresses longstanding housing legalization issues.

Dilaporkan oleh AI

Hong Kong's Development Bureau unveiled six subsidiary laws on Tuesday to remove bottlenecks in the Northern Metropolis project. A key measure shortens town planning procedures in non-conservation areas from nine months to two. Experts say it will not undermine the Town Planning Board's authority.

Indonesia's Deputy Minister for Housing and Settlements Fahri Hamzah, along with House of Representatives member Rohkmin Dahuri, inspected the Red White Fisherman Village construction site in Mata Ie Village, Aceh Jaya Regency, on Saturday (April 25). The project is expected to become a tourism and culinary destination due to its beautiful beach and potential. Fahri Hamzah affirmed the government's commitment to supporting the initiative.

Dilaporkan oleh AI

The Senate is pushing for a sweeping reorganization of the Department of Public Works and Highways to curb corruption and address procurement loopholes following recent Blue Ribbon committee investigations.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak