X berkomitmen untuk tinjau konten kebencian di Inggris lebih cepat

Ofcom mengumumkan bahwa X telah berjanji untuk mempercepat penanganan laporan konten kebencian dan teroris di Inggris. Platform tersebut akan meninjau materi semacam itu dalam rata-rata 24 jam dan memblokir akun-akun yang terkait dengan aktivitas teroris ilegal.

Komitmen ini menyusul kekhawatiran atas meningkatnya ujaran kebencian di platform tersebut sejak pergantian merek dari Twitter. X menyatakan akan menilai 85 persen konten kebencian yang dilaporkan dalam waktu paling lama 48 jam dan berkolaborasi dengan para ahli di Inggris terkait masalah terorisme. Akun-akun yang menyebarkan konten teroris ilegal yang dioperasikan oleh atau untuk kelompok teroris akan dicabut aksesnya di negara tersebut.

Artikel Terkait

Swedish Justice Minister Gunnar Strömmer announces EU fast-tracked law forcing social media to remove gang recruitment content targeting children within one hour, with flags, app icons, and protective shield imagery.
Gambar dihasilkan oleh AI

Sweden secures EU fast-track for law against gang recruitment

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

The Swedish government has received approval from the EU Commission for a fast-track on a new law forcing social media platforms to remove gang recruitment material within one hour. Justice Minister Gunnar Strömmer described it as the first such legislation in any EU member state. The law targets the recruitment of children into gangs via platforms like TikTok, Instagram, and Snapchat.

Ethiopian media authority officials have released a national report highlighting intensified efforts to curb hate speech and disinformation on social media. The report examines high-engagement content on platforms including Facebook, TikTok, Telegram, X and YouTube. Authorities emphasize ongoing advancements in monitoring and response mechanisms.

Dilaporkan oleh AI

Kenya's ICT Cabinet Secretary William Kabogo told the Senate that X must open offices in the country within three months to keep its temporary operating licences.

In a follow-up to last month's announcement of Government Regulation No. 17 of 2025 (PP Tunas)—which restricts children under 16 from high-risk digital platforms starting March 28, 2026—Cabinet Secretary Teddy Indra Wijaya met Communications and Digital Minister Meutya Hafid on Friday evening. They reviewed platform compliance, with the government warning of sanctions for non-compliance.

Dilaporkan oleh AI

India's Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has released a draft amendment to the IT Rules 2021, bringing news content posted by individual users under the same framework as publishers. Social media platforms must comply with ministry guidelines or face legal action. Comments are invited until April 14.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak