Jerman wajibkan penggunaan ODF dan PDF/UA bagi administrasi publik

Kerangka kerja Deutschland-Stack milik Jerman menetapkan ODF dan PDF/UA sebagai satu-satunya format dokumen yang diizinkan untuk administrasi publik, tidak termasuk opsi berpemilik seperti .doc dan .xls. Diterbitkan oleh Kementerian Federal untuk Transformasi Digital dan Modernisasi Pemerintahan, aturan ini berlaku secara nasional mulai dari tingkat federal hingga kota.

Deutschland-Stack, kerangka infrastruktur digital berdaulat yang baru di Jerman, melakukan standarisasi format dokumen untuk mempromosikan standar terbuka dan mengurangi ketergantungan pada perangkat lunak berpemilik. Kerangka ini secara eksplisit menyebutkan ODF (OpenDocument Format) dan PDF/UA sebagai satu-satunya format yang diperbolehkan di seluruh administrasi publik, termasuk badan pemerintah federal, negara bagian, dan kotamadya. Format seperti .doc, .ppt, dan .xls milik Microsoft tidak termasuk dalam daftar pilihan yang diizinkan, guna menjawab kekhawatiran mengenai ketergantungan pada vendor (vendor lock-in), di mana administrasi menjadi bergantung pada perusahaan tertentu untuk penanganan dan pembaruan dokumen dengan biaya tinggi serta risiko gangguan. Kerangka kerja tersebut mencantumkan pengurangan efek ketergantungan sebagai tujuan utama, di samping memprioritaskan solusi sumber terbuka dan pengadaan dari penyedia Eropa dibandingkan penyedia asing jika memungkinkan. Peluncuran komponen infrastruktur utama ditargetkan pada tahun 2028. ODF adalah format berbasis XML yang netral terhadap vendor untuk file teks, spreadsheet, grafik, dan dokumen grafis, yang dikelola oleh OASIS dan diakui sebagai ISO/IEC 26300. PDF/UA (PDF/Universal Accessibility) mengikuti standar ISO 14289, yang memastikan PDF kompatibel dengan teknologi bantu seperti pembaca layar untuk melayani populasi yang beragam. Florian Effenberger, Direktur Eksekutif The Document Foundation, memberikan pernyataan terkait hal ini.

Artikel Terkait

German Interior Minister Alexander Dobrindt at a press conference announcing expanded powers for intelligence agencies Verfassungsschutz and BND amid cyber threat visuals.
Gambar dihasilkan oleh AI

Dobrindt plans expanded powers for Verfassungsschutz and BND

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

German Interior Minister Alexander Dobrindt aims to transform the Verfassungsschutz into a true secret service with operative capabilities to counter hybrid threats. The BND is also set for reform to enable digital countermeasures. The plans face legal challenges stemming from historical separations between intelligence services and police.

Negara bagian Jerman Schleswig-Holstein berencana meninggalkan perangkat lunak Microsoft untuk alternatif gratis dan open-source yang berjalan di Linux, bertujuan menghemat €15 juta pada 2026. Langkah ini mencari kedaulatan digital dan mengurangi ketergantungan pada raksasa teknologi. Perubahan ini akan memengaruhi puluhan ribu pegawai publik, termasuk guru dan polisi.

Dilaporkan oleh AI

In a Le Monde op-ed, members of the Ma Dada association's board condemn the persistent opacity of French institutions regarding public information access requests. They note that, despite a 1978 law and a 2020 constitutional recognition, 75% of 3,000 queries on their platform went unanswered. This 'ostrich policy' hinders public policy evaluation and citizen debate on key issues like the environment or health.

The Federal Interior Ministry will not appeal the Cologne Administrative Court's decision that the AfD cannot be classified as a secured right-wing extremist group for now. The party remains a suspected case in the right-wing extremist spectrum. A ruling in the main proceedings is still pending.

Dilaporkan oleh AI

The Administrative Capital for Urban Development (ACUD) has announced the completion of the first phase of its smart licensing and ministerial approvals system, marking a major shift in reviewing urban designs and issuing construction permits in Egypt's New Administrative Capital. The system aims to simplify procedures, speed up workflows, and boost service efficiency for real estate developers, cutting approval times and fostering a more appealing investment climate.

The black-red coalition plans a comprehensive modernization of the social system to reduce bureaucracy and digitize processes. A commission with representatives from the federal government, states, and municipalities has developed 26 recommendations, which Federal Social Minister Bärbel Bas will present on Tuesday. Planned are fewer authorities, merged benefits, and automatic child benefit, without cuts to social assistance.

Dilaporkan oleh AI

Despite new obligations for doctor's offices and clinics, only 3.6 percent of statutory insured use the electronic patient record actively. A survey by the RedaktionsNetzwerks Deutschland among major health insurers shows a slight increase since July 2025. Hopes for stronger usage through automatic filling of the records have not been fulfilled.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak