Wikimedia Foundation mematuhi aturan pendaftaran PSE di Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengonfirmasi bahwa Wikimedia Foundation telah memulai proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia. Langkah ini diambil setelah ultimatum pemerintah pada awal April 2026. Menteri Meutya Hafid menyatakan timnya mendampingi organisasi tersebut.

Jakarta, 28 April 2026 – Wikimedia Foundation, pengelola platform seperti Wikipedia, menyerahkan berkas awal pendaftaran PSE kepada Kemkomdigi pada Selasa tersebut. Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan proses ini akan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, organisasi nirlaba berbasis di San Francisco itu belum mematuhi ketentuan pendaftaran PSE swasta hingga akhir 2025, meskipun pemerintah memberikan perpanjangan lebih dari lima bulan. Ultimatum diberikan pada awal April setelah dialog konstruktif, baik daring maupun tatap muka di Indonesia.

Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Meutya menekankan bahwa ketentuan ini berlaku untuk semua PSE, baik global maupun lokal, demi menjaga akuntabilitas dan keadilan.

"Kita tentu mengingatkan kembali bahwa ini dalam kerangka perlindungan dan ini berlaku sekali lagi untuk semua tidak boleh ada satu yang tidak. Karena tentu asas akuntabilitas, asas keadilan harus berlaku bagi semua," tegas Meutya.

Artikel Terkait

BEI headquarters with digital screens showing new shareholder transparency data, executives celebrating reforms to boost investor confidence.
Gambar dihasilkan oleh AI

Bei siap buka data pemegang saham di bawah 5 persen untuk tingkatkan transparansi

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana mempublikasikan data kepemilikan saham di bawah 5 persen mulai awal Februari 2026, sebagai bagian dari reformasi pasar modal untuk meningkatkan kepercayaan investor. Langkah ini didorong oleh evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dengan dukungan pemerintah melalui berbagai inisiatif transparansi dan tata kelola.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Jumat malam untuk membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang PP Tunas, yang berlaku mulai 28 Maret 2026. Regulasi ini membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi. Pemerintah menegaskan tidak ada kompromi bagi platform yang tidak patuh.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak generasi muda, khususnya lulusan perguruan tinggi, menjadi penjaga ruang digital Indonesia di tengah era post-truth. Ia menekankan peran mereka sebagai agen literasi digital dan duta program PP Tunas untuk lindungi anak dari konten berisiko. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada 26 April 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan bahwa rating Indonesia Game Rating System (IGRS) yang ditampilkan di platform Steam bukan hasil klasifikasi resmi pemerintah. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Sonny Hendra Sudaryana menyatakan rating tersebut berasal dari mekanisme self-declare tanpa verifikasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terkait kelayakan usia game.

Dilaporkan oleh AI

India's Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has released a draft amendment to the IT Rules 2021, bringing news content posted by individual users under the same framework as publishers. Social media platforms must comply with ministry guidelines or face legal action. Comments are invited until April 14.

The Ministry of Health has opened a project for comments that would transfer over six million users from their current EPS to other entities, as warned by the National Table of Health User Associations. The initiative aims to rehabilitate the health system through territorial criteria but raises concerns about violating the right to free choice. The proposal would exacerbate the humanitarian crisis in the sector, impacting patients and medical staff.

Dilaporkan oleh AI

In Addis Ababa, the Information Network Security Administration has convened a discussion forum with various institutions to bolster digital finance regulation. The event operates under the motto “Secure Digital Finance for National Development.”

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak