Pemerintah Indonesia mengambil langkah mitigasi untuk melindungi jamaah umrah di Arab Saudi setelah penutupan ruang udara di beberapa negara Timur Tengah akibat ketegangan keamanan. Kantor Urusan Haji Jeddah membentuk tim khusus untuk mendampingi jamaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan. Kondisi di Arab Saudi tetap aman meski penerbangan dibatasi.
Pemerintah Indonesia melalui Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah merespons cepat terhadap penutupan ruang udara di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh situasi keamanan regional yang meningkat. Penutupan ini memengaruhi negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah, yang melarang kedatangan dan keberangkatan penerbangan. Sementara itu, Arab Saudi, Oman, Yordania, dan Lebanon masih menjalankan penerbangan secara terbatas sambil mempertahankan status waspada.
Staf Teknis Urusan Haji KUH Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tiga tim yang bekerja bergiliran di tiga titik bandara utama: Terminal 1, Terminal 2 (bekas Saudia), dan Terminal Haji. "KUH telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jamaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan," ujar Ilham.
Langkah ini bertujuan mengantisipasi keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang berpotensi membuat jamaah terlantar di bandara. KUH Jeddah juga memperkuat komunikasi dengan maskapai penerbangan, penyelenggara travel, dan mitra lokal di Arab Saudi untuk mencari solusi bagi jamaah yang tertunda pulang. Pemerintah menegaskan bahwa kondisi di wilayah Arab Saudi saat ini tetap terkendali dan aman, dengan aktivitas masyarakat berjalan normal di bawah peningkatan kewaspadaan standar.
KBRI Riyadh mengimbau warga negara Indonesia di Arab Saudi untuk tetap tenang, menghindari kepanikan, dan memantau informasi resmi dari otoritas setempat serta perwakilan Indonesia. Koordinasi dengan otoritas terkait terus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah. KUH juga menyarankan masyarakat untuk hanya merujuk pada sumber informasi resmi pemerintah dan menghindari berita yang belum diverifikasi.
