Pemerintah Saudi tak terbitkan visa haji furoda tahun ini

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda untuk penyelenggaraan tahun ini. Masyarakat diimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan haji tanpa antrean melalui media sosial. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan hanya visa haji yang legal.

Jakarta – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pada Kamis bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda tahun ini. "Gak ada, jadi tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi yang jelas visa yang legal itu namanya visa haji," ujarnya.

Ia memperingatkan maraknya tawaran haji cepat tanpa antrean di media sosial sebagai potensi penipuan atau haji ilegal, termasuk klaim 'Haji Tenol'. Kemenhaj bersama Polri membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal untuk menindak praktik non-prosedural. "Itu yang mau kita cegah. Kalau tetap berulang, maka secara otomatis pihak kepolisian akan melakukan penindakan pidana," katanya.

Hanya ada dua jalur resmi: haji reguler dengan masa tunggu sekitar 26 tahun dan haji khusus sekitar enam tahun. "Tidak ada haji tanpa antre. Haji itu pasti antre," tegas Dahnil. Pemerintah terus perbaiki tata kelola sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tekan masa tunggu.

Masyarakat diimbau daftar melalui jalur resmi guna hindari kerugian dan masalah hukum.

Artikel Terkait

Indonesian pilgrims board official Hajj flights as Saudi authorities fine and ban illegal entrants, split-scene news illustration.
Gambar dihasilkan oleh AI

Saudi fines illegal hajj pilgrims Rp 91 million as Indonesia starts embarkations

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Saudi Arabia imposes a 20,000 riyal fine, about Rp 91 million, on illegal hajj pilgrims, plus deportation and a 10-year entry ban. Indonesia began sending its first hajj flight groups from 11 embarkation points on April 22. Immigration authorities prevented 13 Indonesians suspected of illegal hajj attempts using work visas.

As Indonesia begins its 2026 Hajj embarkations, Immigration Minister Agus Andrianto and Coordinating Minister Yusril Ihza Mahendra urged Muslims to avoid illegal Hajj routes to prevent scams and ensure safety, following recent detentions and Saudi penalties.

Dilaporkan oleh AI

Deputy Minister of Hajj and Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak outlined the 'war ticket' scheme for Hajj pilgrimage without long queues. He spoke at the closing of the Ministry of Hajj and Umrah national meeting in Tangerang, Banten, on April 10, 2026. The scheme would run alongside the regular queuing system if Saudi Arabia expands quotas.

Indonesia's Directorate General of Customs and Excise has granted exemptions from import duties and taxes on goods carried by Hajj pilgrims for the 2026 season. The facility applies only to official quota pilgrims and personal items, excluding proxy purchases. Rules also cover reporting large cash amounts and tobacco limits.

Dilaporkan oleh AI

Indonesia's first batch of hajj pilgrims is scheduled to arrive in Madinah on April 22, 2026. Hajj Organizers (PPIH) have deployed 60 Linjam personnel for protection at hotels and trips to Masjid Nabawi. Some 6000 buses are also prepared to transport pilgrims.

Indonesia's Pamekasan Hajj and Umrah Ministry office has reminded prospective Hajj pilgrims to follow airline baggage rules. Head Abdul Halim urged pilgrims not to bring large quantities of cigarettes for sale in the Holy Land.

Dilaporkan oleh AI

Chairman of DPR RI's Commission VIII Marwan Dasopang urged the government to cover the additional Hajj 2026 flight costs surging nearly Rp2 trillion. The increase stems from rising avtur prices and currency fluctuations. He stressed that the costs should not burden prospective pilgrims.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak