Pengampunan Trump meninggalkan penyangkal pemilu Tina Peters di penjara

Tina Peters, mantan petugas pemilu Colorado yang dirayakan oleh teoretikus konspirasi, menerima pengampunan dari Presiden Donald Trump tetapi tetap dipenjara. Gubernur Colorado menolak membebaskan hukumannya, membuat pengampunan tersebut tidak efektif sejauh ini. Kasus ini menyoroti ketegangan antara otoritas federal dan negara bagian dalam masalah pidana.

Tina Peters, mantan petugas pemilu di Colorado, telah menjadi tokoh simbol bagi mereka yang mempromosikan teori konspirasi tentang pemilu. Pada 28 Januari 2026, muncul laporan bahwa Presiden Donald Trump mengeluarkan apa yang disebut sebagai 'pengampunan kosong' untuk Peters, yang sedang menjalani hukuman penjara terkait tindakannya sebagai petugas. Meskipun ada pengampunan federal, Peters tetap berada di balik jeruji karena pembebasan hukuman tingkat negara bagian memerlukan persetujuan gubernur Colorado. Gubernur tersebut hingga kini teguh menolak membebaskannya. Situasi ini menggarisbawahi batas-batas pengampunan presiden ketika berbenturan dengan yurisdiksi negara bagian. Kasus Peters berasal dari keterlibatannya dalam upaya yang selaras dengan narasi penyangkalan pemilu, yang membuatnya mendapat dukungan dari kalangan politik pinggiran tertentu. Upaya pengampunan ini mencerminkan pola yang lebih luas dalam pendekatan Trump terhadap intervensi hukum, meskipun belum berhasil dalam kasus ini. Berdasarkan pembaruan terbaru, penjaranya berlanjut tanpa resolusi segera yang terlihat.

Artikel Terkait

Former President Trump signing pardons for 77 allies involved in 2020 election overturn efforts, in a realistic Oval Office setting.
Gambar dihasilkan oleh AI

Trump memaafkan 77 sekutu terkait upaya membatalkan pemilu 2020

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI Fakta terverifikasi

Presiden Donald Trump memberikan pengampunan penuh dan tanpa syarat kepada 77 sekutu yang terlibat dalam upaya membatalkan pemilu presiden 2020, menurut pengumuman yang diposting akhir Minggu oleh Jaksa Pengampunan AS Ed Martin. Pengampunan ini hanya berlaku untuk pelanggaran federal dan tidak memengaruhi tuntutan negara bagian; tidak ada penerima yang tercantum yang telah didakwa secara federal atas pemilu 2020.

Majelis Pengadilan Banding Colorado telah membatalkan hukuman penjara sembilan tahun yang dijatuhkan kepada mantan Panitera Mesa County, Tina Peters, dengan memutuskan bahwa pengadilan tingkat pertama secara tidak tepat mempertimbangkan keyakinannya mengenai kecurangan pemilu 2020 yang melanggar hak Amandemen Pertama miliknya. Pengadilan menguatkan vonis atas tujuh dakwaan kejahatan terkait akses tidak sah ke mesin pemungutan suara dan memerintahkan hukuman ulang. Pejabat menyatakan bahwa Peters tetap berstatus sebagai terpidana.

Dilaporkan oleh AI Fakta terverifikasi

Presiden Donald Trump telah mengeluarkan pengampunan penuh untuk Wakil Henry Cuellar dari Texas dan istrinya, Imelda, menghapus tuduhan federal termasuk suap dan pencucian uang terkait dakwaan 2024. Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries mendukung langkah tersebut, menyebut kasus terhadap Cuellar "sangat tipis" dan mengatakan pengampunan menghasilkan "hasil yang tepat".

Presiden Donald Trump mencopot Jaksa Agung Pam Bondi dari jabatannya di Departemen Kehakiman pada Kamis, 2 April, mengakhiri masa jabatannya selama 14 bulan di tengah kritik bipartisan terkait berkas Jeffrey Epstein, kegagalan penyelidikan yang dipolitisasi, pemecatan massal di DOJ, serta hubungan yang tegang dengan Meksiko. Trump memujinya di Truth Social sebagai 'patriot hebat' atas penindakan kejahatan, dan menunjuk Wakil Jaksa Agung Todd Blanche sebagai pemimpin sementara di tengah spekulasi mengenai pengganti tetapnya.

Dilaporkan oleh AI

Presiden Trump telah memadamkan harapan Diddy untuk mendapatkan grasi presiden. Dalam wawancara baru-baru ini, ia mengungkapkan menerima surat dari mogul musik tersebut tetapi menegaskan bahwa ia tidak akan mengabulkan permintaan itu. Hal ini datang setelah tim Diddy menghubungi Gedung Putih menyusul hukumannya tahun lalu.

Administrator pemilu negara bagian dan lokal mengatakan mereka sedang mempersiapkan gangguan potensial terkait tindakan federal menjelang pemilu midterm 2026, setelah pemerintahan Presiden Donald Trump bergerak cepat di awal masa jabatan keduanya untuk memperketat aturan voting dan mengurangi staf keamanan pemilu federal. Pejabat menyebut kekhawatiran mulai dari litigasi dan permintaan data pemilih hingga kemungkinan penempatan bersenjata dekat tempat pemungutan suara dan aktivitas penegakan imigrasi yang bisa mengintimidasi pemilih.

Dilaporkan oleh AI

Departemen Kehakiman Presiden Donald Trump menghadapi pekan yang bergejolak ditandai dengan penyelidikan terhadap musuh politik dan frustrasi internal. Jaksa Agung Pam Bondi sedang diselidiki sementara Trump mendorong pengejaran agresif terhadap para pengkritiknya. Pengunduran diri dan penyelidikan menyoroti ketegangan yang semakin dalam dalam administrasi.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak