Kementerian Kehakiman
Laporan DOJ menuduh pemerintahan Biden mempersenjatai UU FACE
Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI
Departemen Kehakiman AS merilis laporan pada hari Selasa yang menduga bahwa pemerintahan Biden secara selektif menerapkan Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) Act terhadap para aktivis anti-aborsi. Penjabat Jaksa Agung Todd Blanche menyatakan bahwa departemen tersebut tidak akan menoleransi sistem peradilan dua tingkat. Temuan ini telah menuai kritik dari berbagai kelompok advokasi.
Seorang hakim federal di Georgia memutuskan bahwa Departemen Kehakiman (DOJ) harus mengungkap nama tiga saksi dalam kasus terkait penyitaan surat suara pemilu 2020. Keputusan ini diambil karena identitas mereka sudah diketahui publik. Hakim Distrik AS J.P. Boulee, yang ditunjuk oleh Trump, memerintahkan agar surat pernyataan yang tidak disunting diserahkan dalam waktu dua hari.
Dilaporkan oleh AI
Departemen Kehakiman AS merilis laporan yang merinci bias anti-Kristen di bawah pemerintahan Biden, termasuk pesan singkat jaksa yang menyatakan niat untuk menargetkan biarawati Katolik di rapat umum 6 Januari serta memo FBI yang menyamakan penganut Katolik tradisional dengan ekstremis. Berdasarkan temuan sebelumnya mengenai penyalahgunaan UU FACE terhadap aktivis pro-kehidupan, laporan tersebut menyoroti kekhawatiran internal dan penegakan hukum yang bias.
The U.S. Department of Justice is investigating the cryptocurrency exchange Binance for its alleged role in Iran-linked transactions that may have evaded sanctions. This probe comes less than three years after Binance's $4.3 billion settlement with U.S. authorities in 2023 for sanctions and anti-money-laundering violations. Binance denies any wrongdoing, stating its internal reviews found no sanctions breaches.
Dilaporkan oleh AI
Live Nation mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS dalam gugatan antitrust yang telah lama berlangsung, menghindari pemisahan dengan Ticketmaster tetapi setuju untuk perubahan operasional, termasuk divestasi amfiteater dan membuka penjualan tiket untuk pesaing. Kesepakatan tersebut, yang diumumkan selama persidangan pada 9 Maret 2026, menuai kritik dari beberapa jaksa agung negara bagian yang berencana melanjutkan litigasi terpisah.
A group of U.S. senators has called for an explanation from Deputy Attorney General Todd Blanche regarding his decision to disband a cryptocurrency enforcement team while holding significant digital assets. The move, detailed in a memo last April, has raised concerns about potential violations of federal conflict-of-interest laws. The Campaign Legal Center has also filed a complaint urging an internal DOJ investigation.
Dilaporkan oleh AI
Six Democratic senators have accused Deputy Attorney General Todd Blanche of a conflict of interest in dismantling cryptocurrency enforcement efforts at the Justice Department. They claim he held substantial crypto assets when he issued orders halting investigations, potentially violating federal ethics rules. The criticism follows a ProPublica report revealing his financial holdings worth at least $159,000.
Jury finds Live Nation and Ticketmaster liable for monopoly
14 April 2026 14.56Senators urge judge to scrutinize Live Nation DOJ settlement amid antitrust trial
09 April 2026 03.21Live Nation antitrust trial nears verdict after closing arguments
08 April 2026 06.51Hakim akan memutuskan kasus penyelundupan Abrego Garcia di tengah klaim adanya tindakan balas dendam
24 Maret 2026 20.48Departemen Kehakiman AS ajukan banding atas perintah penghinaan pengadilan terhadap pengacara militer dalam kasus imigrasi
04 Maret 2026 19.06James Comey menentang upaya menghidupkan kembali tuntutan federalnya
19 Februari 2026 18.52Live Nation legal chief urges DOJ to settle Ticketmaster case
13 Februari 2026 00.38DOJ ousts antitrust chief Gail Slater during Netflix-Warner Bros. merger review
11 Februari 2026 13.29Pam Bondi bentrok dengan Demokrat soal file Epstein dalam sidang
06 Februari 2026 21.39DOJ files tax evasion cases against Sarah Discaya