Akademisi soroti risiko proyek PSEL terhadap target emisi nol bersih

Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan Unika Soegijapranata mengingatkan bahwa pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berpotensi menimbulkan polusi baru dan menghambat pencapaian emisi nol bersih Indonesia pada 2060.

Benediktus Danang Setianto atau Benny menyampaikan pandangannya usai diskusi energi hijau di Semarang, Jawa Tengah, pada Ahad 17 Mei 2026. Ia menjelaskan dua metode utama PSEL, yaitu pengumpulan gas metana dan insinerasi. Metode insinerasi dinilai lebih murah namun menghasilkan polusi udara tambahan.

Benny menekankan bahwa metode gas metana lebih mahal dan memerlukan pengelolaan lindi yang belum optimal karena pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir masih dilakukan secara acak. Ia juga mempertanyakan kesiapan teknologi dan skala ekonomi proyek tersebut.

Meski PSEL dapat mengurangi timbunan sampah, Benny mengingatkan potensi emisi yang dihasilkan. Menurutnya, hal ini perlu dipertimbangkan agar tidak menghambat target emisi nol bersih nasional.

Artikel Terkait

Indonesian officials overseeing waste site cleanup with May 2028 target banner
Gambar dihasilkan oleh AI

Government sets may 2028 target to resolve national waste crisis

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Coordinating Minister for Food Zulkifli Hasan has set a May 2028 deadline to end open dumping of waste nationwide. The target was announced amid President Prabowo Subianto’s direct attention to a waste crisis that has persisted for decades.

Waste4Change CEO Mohammad Bijaksana Junerosano called for a total overhaul of Indonesia's waste management system amid a national garbage crisis. He highlighted a circular economy potential of Rp 500 trillion per year, provided strong infrastructure and ecosystems are in place. The remarks came at an Earth Day media gathering in Jakarta on April 20, 2026.

Dilaporkan oleh AI

In last Friday's media briefing, two energy experts stressed the need for phased approaches and quick wins to realize the 100 GW solar program targeted for completion before 2029.

The Indonesian government began enforcing the 50 percent biodiesel blend mandate (B50) for all diesel fuel on 1 July 2026. The Institute for Essential Services Reform (IESR) called for a recalculation of the policy's costs and risks.

Dilaporkan oleh AI

Legal expert Muhammad Zaki Mubarak views South Sumatra's ban on coal transport on public roads as potentially violating the Road Traffic and Transportation Law. He states the governor's instruction could face legal challenges. The policy risks disrupting national energy supplies.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak