Menhan minta masyarakat tak khawatir soal status siaga satu

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir atas status siaga satu yang dikeluarkan TNI. Status tersebut merupakan upaya menjaga keamanan di tengah gejolak konflik. Ia menekankan bahwa hal ini tidak memengaruhi geopolitik atau geoekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengimbau masyarakat tidak perlu takut akan status siaga satu yang dikeluarkan TNI sebelumnya. Status tersebut justru merupakan bentuk upaya TNI untuk menjaga masyarakat tetap aman di tengah gejolak konflik.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Justru sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat itu adalah aman dan nyaman," kata Sjafrie saat memberikan keterangan pers di depan kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Maret 2026.

Menurut Sjafrie, TNI sejak awal bertugas memperkuat pertahanan negara dari gejolak konflik global maupun domestik. Eskalasi pertahanan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Keputusan penetapan siaga satu oleh TNI didasarkan pada pertimbangan geostrategis.

"Jadi kesiapan (siaga satu) yang dilakukan dari kita itu tidak ada pengaruhnya secara geopolitik. Tidak ada pengaruhnya terhadap geoekonomi," jelas Sjafrie.

Dengan status siaga satu ini, Sjafrie yakin pemerintah dapat lebih maksimal menjaga pertahanan negara dan keamanan masyarakat. "Jadi kesiagaan ini adalah untuk meyakinkan rakyat bahwa republik dalam keadaan aman dan tentunya harus nyaman dari segi sandang, pangan, dan papan," tambahnya.

Artikel Terkait

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa assures fiscal safety and stable fuel prices at press conference.
Gambar dihasilkan oleh AI

Finance minister assures fiscal safety amid global uncertainty

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa urged the public not to panic amid uncertain global conditions, assuring that fiscal and state revenue positions remain safe. He highlighted a Rp 420 trillion Saldo Anggaran Lebih (SAL) as a layered defense. The decision to hold subsidized fuel (BBM) prices steady until the end of 2026 follows direct instructions from President Prabowo Subianto.

A telegram from the TNI Commander orders all units to enter alert level 1 to anticipate escalating conflict in the Middle East, containing seven instruction points. TNI Headquarters Information Center Head Brigjen Aulia Dwi Nasrullah stated that the military remains operationally ready, though he did not directly confirm the alert status.

Dilaporkan oleh AI

President Prabowo Subianto met with Special Advisor on National Defense General (Ret.) Dudung Abdurachman at Merdeka Palace in Jakarta on Tuesday afternoon, April 21, 2026. The meeting covered developments in national defense and security amid global geopolitical dynamics. The president issued strategic directions for future geostrategy.

Universitas Indonesia's Terrorism Studies Program launched the World Terrorism Index 2025, highlighting Indonesia's improved ranking from 51st to 45th with a lower score. The event discussed the evolution of terrorism threats into digital spaces and youth vulnerabilities. It brought together academics, law enforcement, and policymakers.

Dilaporkan oleh AI

President Prabowo Subianto condemned the attack that killed three TNI soldiers on a UNIFIL mission in Lebanon and paid respects to their remains upon arrival at Soekarno-Hatta Airport on April 4, 2026. The government demanded UN security guarantees amid ongoing concerns for troop safety.

President Lee Jae Myung instructed officials on February 28 to assess the impact of U.S. and Israeli attacks on Iran and enhance safety measures for South Korean nationals in the Middle East. The Office of National Security held an emergency meeting with foreign and security officials to discuss effects on national security and the economy. The government urged all parties to ease regional tensions.

Dilaporkan oleh AI

President Prabowo Subianto stated that Indonesia overcame the Covid-19 pandemic through efficiencies like working from home, which significantly saved fuel. He emphasized the need to prepare for worst-case scenarios from the Middle East conflict that could raise fuel prices. This speech was delivered at the Full Cabinet Meeting at the State Palace on March 13, 2026.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak