Ketua Banggar DPR usul verifikasi biometrik untuk LPG 3 kg

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata untuk pembelian gas elpiji 3 kg bersubsidi. Usulan ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah kebocoran. Pernyataan disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 6 April 2026.

Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, menilai penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg perlu dibenahi agar tepat sasaran. Ia menyatakan hal ini kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 April 2026.

Menurutnya, pembelian elpiji 3 kg harus dilakukan melalui sistem verifikasi biometrik berlapis, seperti sidik jari atau retina mata. "Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran, targeted," ujar Said.

Said menekankan bahwa data pemerintah saja tidak cukup. Verifikasi berulang diperlukan untuk memastikan hanya masyarakat berhak yang menerima subsidi tersebut.

Berdasarkan data Banggar DPR, jumlah penerima subsidi elpiji 3 kg lebih kecil daripada pagu anggaran. Dengan sistem ini, Said berharap penyaluran menjadi lebih efisien.

Artikel Terkait

Indonesian gas station with queues amid government announcement on fuel import quota adjustments.
Gambar dihasilkan oleh AI

Pemerintah buka peluang hitung ulang kuota impor BBM swasta

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Pemerintah Indonesia membuka peluang penyesuaian kuota impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seiring peningkatan konsumsi. Kebijakan ini mempertimbangkan pola permintaan masyarakat dan kepatuhan badan usaha, sementara impor solar direncanakan dihentikan pada 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerapkan validasi biometrik dalam penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban bencana di Sumatera, sehingga penerima tidak perlu membawa KTP atau kartu keluarga. Skema ini memanfaatkan data sidik jari dan foto dari rekam kependudukan untuk memastikan identitas. Tujuannya agar bantuan tetap tersalurkan meski dokumen hilang akibat bencana.

Dilaporkan oleh AI

Brazil's Chamber of Deputies approved on Monday, February 2, the Provisional Measure establishing the Gás do Povo program, providing free cooking gas cylinders to low-income families. With 415 favorable votes, the bill now heads to the Senate for review. The initiative aims to combat energy poverty and replace the Gas Aid, benefiting up to 15 million families by March.

South Korea launched a trial on Tuesday for a new policy requiring real-time face recognition when registering mobile phone numbers, aiming to curb scams using illegally registered accounts. The policy, set for official launch in March, applies to major carriers and virtual operators.

Dilaporkan oleh AI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 tetap Rp 335 triliun tanpa pemangkasan. Pernyataan ini merespons rencana efisiensi anggaran dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Perekonomian pada 16 Maret 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan 270.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terdampak pemutakhiran data tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Kebijakan penonaktifan ini berlaku mulai 1 Februari 2026 dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan pelayanan yang sama, termasuk untuk penyakit berat.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun 2025 tepat waktu. Pengumuman ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 1 April 2026 di Jakarta.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak