Pemerintah Indonesia membuka peluang penyesuaian kuota impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seiring peningkatan konsumsi. Kebijakan ini mempertimbangkan pola permintaan masyarakat dan kepatuhan badan usaha, sementara impor solar direncanakan dihentikan pada 2026.
Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk menghitung ulang kuota impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bagi pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, mengingat peningkatan konsumsi BBM sepanjang 2025. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menyatakan bahwa kebijakan impor tidak kaku dan dievaluasi berdasarkan tren konsumsi aktual. "Kebijakan yang akan diambil tentu akan dipengaruhi juga oleh pola konsumsi atau permintaan dari BBM," ujar Laode dalam Temu Media Sektor ESDM di Jakarta pada Jumat (19/12/2025) malam.
Laode mengakui permintaan BBM nonsubsidi tetap tinggi hingga saat ini, meskipun persentase peningkatan kuota belum ditentukan. Penetapan kuota juga bergantung pada kepatuhan badan usaha terhadap aturan tata kelola. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan hal ini, dengan mengingatkan SPBU swasta untuk mematuhi ketentuan negara. "Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung. Nanti saya sampaikan, masih diatur," kata Bahlil. Saat ditanya badan usaha mana yang dimaksud, ia hanya berkata, "Kamu kan tahu."
Selain itu, Kementerian ESDM mengumumkan bahwa impor solar oleh SPBU swasta akan dihentikan pada 2026, seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan program biodiesel B50 yang dimulai semester II 2026. Laode menjelaskan bahwa badan usaha swasta harus membeli solar dari kilang dalam negeri, seperti solar CN 48. Pemerintah juga membuka opsi ekspor solar jika standar internasional seperti CN 51 tercapai, yang memungkinkan penjualan ke pasar luar negeri.
Bahlil sebelumnya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak akan mengimpor solar lagi mulai 2026, berkat kombinasi RDMP dan B50 yang diproyeksikan menciptakan kelebihan pasokan. Pada 2025, beberapa SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo kehabisan kuota impor lebih awal, sehingga berkolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga. Keputusan kuota untuk 2026 dijadwalkan diumumkan pekan depan, dengan opsi peningkatan 10 persen dari 2025.
