Kongres Umat Islam VIII desak regulasi pencegahan LGBTQ dan pelembagaan etika

Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang berakhir di Jakarta pada Ahad malam merekomendasikan regulasi nasional dan daerah untuk pencegahan LGBTQ serta pelembagaan nilai etika dalam tata kelola negara.

Prof Jimly Asshiddiqie yang menjadi pembicara dalam kongres tersebut menekankan pentingnya sistem kode etik di lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.

Ia menyatakan pendekatan kultural melalui pendidikan dan dakwah perlu dilengkapi pendekatan struktural.

"Sistem etika harus ditegakkan di semua organisasi," ujar Jimly.

Komisi D kongres juga merekomendasikan pembentukan Mahkamah Etik Nasional dan satgas khusus untuk kasus dugaan korupsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto speaking at a Nahdlatul Ulama event, emphasizing anti-corruption efforts.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo stresses no room for corruption in government

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

President Prabowo Subianto reaffirmed his commitment to eradicating corruption while closing the Nahdlatul Ulama event in Bangkalan, East Java.

The Ministry of Religious Affairs is preparing educational content to prevent the spread of LGBTQ behavior in line with Presidential Regulation Number 111 of 2025. The move is taken as the issue is viewed as a non-military threat to national defense.

Dilaporkan oleh AI

Jakarta Archbishop Ignatius Cardinal Suharyo stressed the importance of morality amid global challenges at a recent community forum event.

Jakarta Governor Pramono Anung Wibowo stressed that national challenges have shifted from territorial issues to information sovereignty and digital transformation. He made the remarks during National Awakening Day commemorations at Jakarta City Hall.

Dilaporkan oleh AI

The Ministry of Religious Affairs proposed allocating Rp9.6 trillion from the 2027 indicative ceiling to improve the welfare of religious education teachers. Minister Nasaruddin Umar presented the proposal during a working meeting with Commission VIII of the House of Representatives in Jakarta on Wednesday.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak